Ternate, Maluku Utara- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) meminta Wali Kota Ternate mengevaluasi penanganan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) serta memberikan penguatan dan langkah pengelolaan sampah yang berbasis riil di lapangan.
Penegasan itu disampaikan anggota Komisi III DPRD Kota Ternate Nurlaela Syarif saat diwawancarai Haliyora via sambungan telepon, Rabu (12/01/22).
Nurlaela menyampaikan, penanganan sampah di Kota Ternate mestinya dilakukan dengan terobosan baru, bukan menggunakan cara-cara tradisional seperti diangkut lalu dibiarkan begitu saja.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Jadi tinggal upaya dan sosialisasi dari Pemkot terhadap masyarakat, karena masalah sampah ini yang dibutuhkan adalah kerja sama antara stakeholder yang berkepentingan agar bisa membantu apa yang menjadi program Wali Kota Ternate,” terang Politisi Nasdem itu.
Srikandi Partai Nasdem itu juga mengatakan, kebiasaan masyarakat membuang sampah di barangka (Kali mati) harus ditelusuri penyebabnya. Sebab, bisa jadi masyarakat bingung mau buang sampah dimana, karena tidak ada pilihan maka dibuang ke barangka, ataukah tak ada pelayanan angkutan sampah di lingkungan mereka.
“Masyarakat kan tidak tahu bagaimana cara mengelola sampah sehingga akhirnya ini menjadi sebuah problem di semua pihak. Jadi, saat ini Pemkot lagi berupaya membersihkan sejumlah titik sampah yang ada di Kota Ternate,” ujarnya.
Dikatakannya, penanganan sampah juga membutuhkan kesadaran dari semua pihak, baik itu masayarakat maupun para pelaku usaha dan pihak industri yang ada di Kota Ternate.
“Jadi sesuai apa yang disampaikan Wali Kota, bahwa problem sampah ini adalah problem kesadaran masyarakat dan para pelaku usaha yang harus dibangun. Cuman instrumennya bagaimana. Ya harus ada sosialisasi, edukasi, ketegasan melalui perda. Kemudian harus ada sanksi,” pungkasnya.
Sementara, Wakil Ketua I DPRD, Heny Sultan Muda mengatakan, masalah krusial menyangkut kehidupan orang banyak seperti sampah yang menggunung dan terapung di atas laut sangat mengganggu kenyamanan.
“Tumpukan sampah terlihat jelas di sekitaran lingkungan Pasar Bahari Berkesan, lantas apakah yang disalahkan adalah pedagang atau masyarakat ? Saya rasa tidak, sebab mereka telah melaksanakan kewajiban dengan membayar retribusi uang sampah,” tegasnya.
Heny menekankan bahwa penanganan sampah tanggungjawab besarnya ada di Pemkot. Untuk menuntaskannya, Heny sepakat seperti apa yang disampaikan Nurlaela. Heny meminta agar ditelusuri penyebabnya, jika masalahnya adalah angkutan sampah yang lamban maka solusinya Pemkot Ternate harus menyediakan fasilitas yang dapat mempercepat penanganan tumpukan sampah. Seperti pengadaan mobil sampah serta managemen kerja mobil sampah dan tempat penampungan sampah yang juga menjadi perhatian serius.
“Tumpukan sampah harus segera diatasi sebagai afirmasi atas slogan “KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh)” yang sering didengungkan terhadap Kota Ternate ini,” ucapnya. (wan-*)
