Dinilai Tak Konsisten, Pilkades Serentak Kabupaten Sula Ditolak Warga

Sanana, Haliyora

Sejumlah Kantor desa di Sula menjadi sasaran amukan warga akibat putusan hasil screning calon kepala desa yang diumumkan oleh panitia pemilihan kepala desa tingkat kabupaten.

Bagaimana tidak, panitia dinilai tidak konsisten dengan Permendagri 112 yang menjelaskan Cakades yang mengikuti screning harus diatas lima orang, namun panitia disebut mengindahkan aturan tersebut.

Panitia juga disinyalir terlalu memaksakan pelaksanaan Pilkades Sula, terbukti jadwal pelaksanaan pun terus mengalami perubahan, yang awalnya dijadwalkan pada taggal 09 April 2021 kemudian bergeser pada 19 April 2021 dan dirubah lagi menjadi tanggal 29 April 2021

Amatan haliyora pada Rabu, (14/04/2021), sejumlah kantor desa di boikot warga di beberapa tempat, seperti Desa Waitamua, Desa Waisakai, Desa Bajo dan Desa Waitamela. Warga menolak hasil screning oleh panitia dan menuntut Pilkades Sula ditunda.

BACA JUGA  Liga 1 Indonesia : Malut United Nyaris Menang di Kandang Bali United

Kusnang, salah satu warga Desa Bajo menyampaikan menolak pilkades di Desa Bajo.

“Kami menganggap panitia Pilkades Kabupaten Sula bekerja tidak sesuai dengan aturan, panitia Pilkades tingkat kabupaten sudah keterlaluan, yang pertama bekerja sudah tidak konsisten, kemudian dalam pelaksanaan screning diduga soal telah dibocorkan dan diberikan kepada orang-orang yang direkomendasikan oleh tim Bupati Sula, sehingga 90 % masyarakat menolak Pilkades di Desa bajo,” jelasnya.

sejumlah kantor desa di boikot warga

Terpisah, Ketua BPD Desa Waisakai, Mubin Dayeng, juga menyampaikan hal yang sama, “masyarakat Wasakai  menolak  hasil screning dan menolal pelaksanaan Pilkades di Desa kami,” imbuhnya

BACA JUGA  Bulan Depan, 23 Desa di Halbar Laksanakan Pikades Serentak

Katanya, diduga Panitia Pilkades mengatur  hasil screning untuk meloloskan orang-orang yang menjadi tim bupati pada pilkada 2020, “kami menilai barang ini tara betul sehingga kami menolak seluruh proses pelaksanaan Pilkades di desa kami,” tambahnya.

Selain itu, di Desa Wailau Kecamatan Sanana, Muhtadin Sapsuha yang juga Ketua Panitia Pilkades Desa Wailau menyatakan mengundurkan diri. Ia menilai Pemda Sula tidak profesional dan tidak pro rakyat.

“Untuk menjaga keseimbangan dan agar tidak terjadi hal-hal yang nantinya merusak hubungan persaudaraan antara sesama masyarakat Desa Wailau, saya menyatakan mengundurkan diri dari Panitia Pilkades Desa Wailau. Saya berharap teman-teman Panitia bisa menjalankan tahapan ini sesuai yang telah diagendakan,” tutupnya. (Sarif-*)

chat_bubble_outline

Belum ada komentar disini

Jadilah yang pertama berkomentar disini!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terbaru

Pilih Wilayah