Sekprov Malut Turun Tangan Atasi Kemelut Dinas Pangan, Ini Penjelasannya

- Editor

Rabu, 14 April 2021 - 14:36 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Sekretaris Dinas Pangan Provinsi Maluku Utara, Saleh Al Gani

Sekretaris Dinas Pangan Provinsi Maluku Utara, Saleh Al Gani

Sofifi, Haliyora

Aksi sejumlah pegawai Dinas Pangan Maluku Utara dengan memboikot kantor mendapat respon dari Petinggi Pemprov Maluku Utara.

Adalah Sekprov Malut, Samsudin A. Kadir terjun langsung ke lokasi aksi. Sekprov juga langsung menggelar pertemuan yang dihadiri Kepala Dinas Pangan, Sri Hatari dan pegawai peserta aksi di Kantor Dinas Pangan, Rabu (14/4).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Usai pertemuan, Sekprov Samsudin A. Kadir mengatakan, sebagai aparatur pemerintahan semuanya diikat oleh aturan perundang-undangan.

“Artinya, semua pergerakan aparatur itu ada aturannya, sehingga apa yang dilakukan itu ada ketentuannya. Apakah ada aturan atau pasal yang mengatur ketika menurunkan seorang pejabat seperti ini ?, jadi jangan menuntut sesuatu di luar ketentuan,” jelasnya.

Samsudin menjelaskan, dalam struktur pemerintahan ada atasan dan ada bawahan. Di OPD misalnya, sambung Sekprov, ada Kelala Dinas, Kepala Bidang juga Kepala Seksi, dalam menjalankan fungsinya harus dilakukan secara transparan.

BACA JUGA  KASN Restui Pemprov Lakukan Lelang 6 OPD 

Selanjutnya tambah Sekprov, jika ada protes dari bawahan itu artinya ada sesuatu yang tersumbat, untuk meluruskan maka harus dikomunikasikan.

Sekprov Malut, Samsudin A. Kadir terjun langsung ke lokasi aksi

“Kalau proses penyampaian informasi ini tidak jalan dan tersumbat, ya bisa langsung melaporkan ke Sekda, karena saya adalah atasan dari kepala dinas tersebut, dan sampai sekarang saya tidak mendapatkan laporan tersebut, ini berarti tidak jalan komunikasinya. Kita ini kan pemerintahan, jadi saya berharap dilakukan berdasarkan aturan pemerintahan,” kata mantan Pj Bupati Morotai itu.

Terkait dengan tuntutan pendemo yang menuntut  jika kepala dinas diganti maka mereka pun tidak berkantor, Sekprov menambahkan, berkantor adalah kewajiban, dan menjalankan kewajiban tidak bisa dilakukan dengan ancaman. “Jadi kalu tidak berkantor ya nanti ASN tersebut dikenakan aturan PP  53,” tegas Sekprov.

BACA JUGA  Ini Nama Calon Karteker Bupati Halteng yang Diusulkan Gubernur ke Mendagri

Menurut dia, inti dari permasalahan ini adalah komunikasi, “karena itulah kedatangan saya ke sini adalah meluruskan, sehingga tidak terjadi lagi masalah seperti ini,” imbuh Samsudin.

Sementara itu, Kepala Dinas Pangan Malut, Sri Haryanti Hatari mengatakan rapat yang di lakukan pada hari ini sudah disampaikannya lewat grup WhatsApp Dinas Pangan.

“Di rapat tadi semua permasalahan sudah disampaikan ke Pak Sekda, sehingga apabila ada yang tidak berkantor tentunya melanggar ketentuan yang ada,” tutur Sri mengingatkan. (Sam-*)

Berita Terkait

Prabowo Presiden, Gerindra Malut Dorong Kader Terbaik Maju Pilgub
Bawaslu Morotai Sikapi Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu
Kasasi di MA, Status Lahan Dishub Ternate Dimenangkan Pemkot
Pangkat Tak Cukup, Eka dan Yerrie Batal Ikut Lelang JPTP di Pemprov Malut
Ini Pesan Bupati Bassam Kasuba saat Hadiri Isra Mi’raj yang Digelar SMPN 25 Halsel
Bupati Halsel Serahkan Sertifikat Tanah Kepada Warga di Dua Kecamatan
Kades Cendana Morotai Terancam Pidana
Hendrata Beri Sinyal Berduet dengan Nasir Sangaji Lawan Petahana di Pilbup Sula
Berita ini 459 kali dibaca
Tag :

Berita Terkait

Selasa, 27 Februari 2024 - 21:15 WIT

Prabowo Presiden, Gerindra Malut Dorong Kader Terbaik Maju Pilgub

Selasa, 27 Februari 2024 - 20:53 WIT

Bawaslu Morotai Sikapi Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu

Selasa, 27 Februari 2024 - 20:17 WIT

Kasasi di MA, Status Lahan Dishub Ternate Dimenangkan Pemkot

Selasa, 27 Februari 2024 - 20:00 WIT

Pangkat Tak Cukup, Eka dan Yerrie Batal Ikut Lelang JPTP di Pemprov Malut

Selasa, 27 Februari 2024 - 16:56 WIT

Bupati Halsel Serahkan Sertifikat Tanah Kepada Warga di Dua Kecamatan

Selasa, 27 Februari 2024 - 16:21 WIT

Kades Cendana Morotai Terancam Pidana

Selasa, 27 Februari 2024 - 16:04 WIT

Hendrata Beri Sinyal Berduet dengan Nasir Sangaji Lawan Petahana di Pilbup Sula

Selasa, 27 Februari 2024 - 14:12 WIT

Pedagang di Ternate ‘Ngamuk’, Banjiri Jalanan dengan Buah Pisang

Berita Terbaru

Kordiv HP2H Bawaslu Pulau Morotai, Mulkan Hi. Sudin

Headline

Bawaslu Morotai Sikapi Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu

Selasa, 27 Feb 2024 - 20:53 WIT

Tim Kuasa Hukum tengah berkoordinasi dengan instansi terkait di lingkungan Pemkot Ternate terkait lahan kantor Dishub. (foto/arul)

Headline

Kasasi di MA, Status Lahan Dishub Ternate Dimenangkan Pemkot

Selasa, 27 Feb 2024 - 20:17 WIT

error: Konten diproteksi !!