Sekprov Malut Turun Tangan Atasi Kemelut Dinas Pangan, Ini Penjelasannya

Sekretaris Dinas Pangan Provinsi Maluku Utara, Saleh Al Gani

Sofifi, Haliyora

Aksi sejumlah pegawai Dinas Pangan Maluku Utara dengan memboikot kantor mendapat respon dari Petinggi Pemprov Maluku Utara.

Bacaan Lainnya

Adalah Sekprov Malut, Samsudin A. Kadir terjun langsung ke lokasi aksi. Sekprov juga langsung menggelar pertemuan yang dihadiri Kepala Dinas Pangan, Sri Hatari dan pegawai peserta aksi di Kantor Dinas Pangan, Rabu (14/4).

Usai pertemuan, Sekprov Samsudin A. Kadir mengatakan, sebagai aparatur pemerintahan semuanya diikat oleh aturan perundang-undangan.

“Artinya, semua pergerakan aparatur itu ada aturannya, sehingga apa yang dilakukan itu ada ketentuannya. Apakah ada aturan atau pasal yang mengatur ketika menurunkan seorang pejabat seperti ini ?, jadi jangan menuntut sesuatu di luar ketentuan,” jelasnya.

Samsudin menjelaskan, dalam struktur pemerintahan ada atasan dan ada bawahan. Di OPD misalnya, sambung Sekprov, ada Kelala Dinas, Kepala Bidang juga Kepala Seksi, dalam menjalankan fungsinya harus dilakukan secara transparan.

Selanjutnya tambah Sekprov, jika ada protes dari bawahan itu artinya ada sesuatu yang tersumbat, untuk meluruskan maka harus dikomunikasikan.

Sekprov Malut, Samsudin A. Kadir terjun langsung ke lokasi aksi

“Kalau proses penyampaian informasi ini tidak jalan dan tersumbat, ya bisa langsung melaporkan ke Sekda, karena saya adalah atasan dari kepala dinas tersebut, dan sampai sekarang saya tidak mendapatkan laporan tersebut, ini berarti tidak jalan komunikasinya. Kita ini kan pemerintahan, jadi saya berharap dilakukan berdasarkan aturan pemerintahan,” kata mantan Pj Bupati Morotai itu.

Terkait dengan tuntutan pendemo yang menuntut  jika kepala dinas diganti maka mereka pun tidak berkantor, Sekprov menambahkan, berkantor adalah kewajiban, dan menjalankan kewajiban tidak bisa dilakukan dengan ancaman. “Jadi kalu tidak berkantor ya nanti ASN tersebut dikenakan aturan PP  53,” tegas Sekprov.

Menurut dia, inti dari permasalahan ini adalah komunikasi, “karena itulah kedatangan saya ke sini adalah meluruskan, sehingga tidak terjadi lagi masalah seperti ini,” imbuh Samsudin.

Sementara itu, Kepala Dinas Pangan Malut, Sri Haryanti Hatari mengatakan rapat yang di lakukan pada hari ini sudah disampaikannya lewat grup WhatsApp Dinas Pangan.

“Di rapat tadi semua permasalahan sudah disampaikan ke Pak Sekda, sehingga apabila ada yang tidak berkantor tentunya melanggar ketentuan yang ada,” tutur Sri mengingatkan. (Sam-*)

Pos terkait