Kementrian PUPR Kunjungi Sofifi Bahas Infrastruktur Ibukota Provinsi

Sofifi, Haliyora

Perwakilan Kementrian PUPR RI melakukan kunjungan kerja di Sofifi ibukota Provinsi Maluku Utara.

Kunjungan kerja tim kementrian PUPR ke Malut dalam rangka melihat langsung proses pembangungan ibukota Sofifi, untuk menindaklanjuti usulan Pemerintah Provinsi Maluku Utara agar Sofifi dijadikan kawasan Khusus.

Dalam kunjungan tersebut, perwakilan Kementrian PUPR melakukan rapat bersama Pemerintah Provinsi Meluku Utara di kantor Gubernur Malut, Rabu (31/03/2021).

Gubernur Maluku Utara, Abdul Gani Kasuba dalam rapat bersama tersebut mengatakan, penyampaian pemerintah provinsi kepada Presiden beberapa waktu lalu telah mendapat respon positif ditandai dengan hadirnya perwakilan kementrian PUPR RI untuk mendorong percepatan pembangunan Kota Sofifi sebagai ibukota provinsi Maluku Utara.

“Apa yang saya sampaikan kepada bapak Presiden RI Joko Widodo pada saat berkunjung ke Maluku Utara beberapa waktu lalu akhirnya di respon dengan baik, dan hari ini utusan Menteri PUPR telah datang dan kita membahas terkait percepatan pembangunan ibukota Sofifi. Jadi saya berharap pak Sekda dan dinas terkait untuk secepatnya menyiapkan segala macam persyaratan agar bisa ditindaklanjuti oleh perwakilan PUPR, karena kita hanya di berikan waktu dua minggu oleh pemerintah pusat”, jelasnya.

Lanjut Gubernur, Pemprov Malut saat ini belum bisa bergerak cepat membangun infrastruktur, disebabkan belum selesainya masalah menyangkut wilayah.

“Kita saat ini juga belum bisa bergerak begitu cepat dalam membangun infrastruktur, karenakan persoalan wilayah juga sampai saat ini belum selesai dengan dua Kabupaten Kota, untuk itu dengan kehadiran Perwakilan Menteri PUPR semoga bisa didiskusikan sehingga kegiatan ini bisa terealisasi dengan cepat,” harap gubernur.

Terkait dengan status Sofifi sebagai ibukota Provinsi, Gubernur Abdul Gani Kasuba (AGK) menyebut masih menumpang di tanah orang. “Kita sering mengatakan Sofifi adalah rumah kita pada hal kita masih menumpang di tanah orang,” ujar Gubernur.

Gubernur juga menyinggung tentang akan dilaksanakannya dua agenda besar dalam tahun 2021 ini yakni Sail Tidore dan STQ Tingkat Nasional dipusatkan di Sofifi.

“Tahun ini Pemerintah Malut dihadapkan dua agenda besar yakni Sail Tidore dan STQ Tingakat Nasional, untuk itu perlu percepatan pembanunan infrastruktur sebagai penunjang utama suksesnya kegiatan besar itu,” kata gubernur Abdul Gani Kasuba.

Sementara, ketika menyentil pengusulan pembangunan Bandara Loleo yang ada di wilayah Kota Tidore Kepulauan, kata Gubernur, usulan tersebut ditolak Menteri Perhubungan. ”Karena ditolak akhirnya kita gantikan dengan usulan jalan tol atau jalan bebas hambatan dari Sofifi menuju Bandara Kubang Kao,” jelasnya

Kata gubernur, bandara Kuabang Kao bakal menjadi Bandara Provinsi Maluku Utara. “Nah, karena akses menuju Bandara Kuabang memakan waktu hampir 2 jam, makanya kita usul bikin jalan tol supaya waktu tempuh disingkat. Ya, kira-kira sekitar 45 menit dari Sofifi ke bandara dan sebaliknya,” ungkap AGK.

Terpisah, Perwakilan Menteri PUPR,  Rudi Sehan yang juga Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah ll kepada awak media mengatakan, kedatangan perwakilan Kementrian PUPR  selain berdiskusi dengan pemda Provinsi Malut juga sekaligus memotret kondisi riil di Maluku Utara.

“Nanti  kita akan coba merumuskan langkah-langkah atau program yang perlu dilaksanakan, terutama menghadapi dua ivent besar seperti disampaikan pak  Gubernur yaitu STQ Nasional dan SAIL Tidore,” ujarnya.

Menurut Rudi, Sofifi ini merupakan salah satu daerah yang sangat penting untuk diberikan justifikasi formal dalam melangkah ke depan. Karena ini menjadi sentral bagi kabupaten kota yang lain untuk meningkatkan taraf hidup dan perkembangan ekonomi.

“Sofifi akan menjadi setral industri, pertumbuhan kota, dan lain lain. Maka semua kegiatan infrastruktur di Sofifi  mendapat respon positif dari kementrian PU. Intinya semua usulan ini akan kita pelajari. Penerintah Provinsi hanya diminta harus siapkan lahan, perencanaan dan dokumen lingkungan,” pungkas Rudi. (Sam-1)