Sofifi, Haliyora
Pemerintah Provinsi Maluku Utara terus mempersiapkan kelengkapan administrasi terkait seluruh perencanaan pembentukan wilayah Ibukota Provinsi Maluku di Sofifi.
Sekertaris Daerah Provinsi Maluku Utara, Samsudin A. Kadir dalam keterangannya kepada awak media, Selasa (30/3/21) di kantor Gubernur mengatakan, untuk persiapan kawasan Ibukota Sofifi kita harus memiliki delienasi kawasan dan itu yang kita sepakati. Karena itu, ada beberapa hal yang disiapkan, mulai dari administrasi hingga jumlah penduduk
Setelah itu sambungnya, kita akan melihat perencanaan yang akan disusun.
“Olehnya itu kita percayakan kepada mereka yang punya Kota (Pemkot Tidore) dan Kabupaten Halmahera Barat. Nanti kita sesuaikan untuk kebutuhan kawasan,” lanjut sekprov.
“Jika sudah disusun sambung sekprov, maka kita bisa meminta intervensi pemula untuk Pemerintah Pusat, sebab itu adalah majel projek Kota Sofifi”
Lanjutnya, tujuan pembagian kawasan tersebut guna mempercepat pembentukan kawasan ibukota Sofifi. “Sebenarnya untuk pembentukan Kota Sofifi sudah terdaftar di dalam RPJMN dan itu siap dibangun, tinggal apakah mau memanfaatkan percepatan kota Sofifi atau tidak, atau memanfaatkan majel projek ini atau tidak,” ujarnya.
“Saya kira ini adalah suatu nomenklatur, dan mudah-mudahan semuanya dapat berjalan lancar. Karena itu, tinggal kita meminta dukungan saja agar tidak menjadi kesalahpahaman dengan kabupaten kota,” tutur Sekda.
Sementara untuk saat ini, tambah Sekda, belum ada upaya untuk menyatakan daerah ini sebagai daerah otonom, tetapi ini merupakan suatu kawasan khusus sehingga dapat dibangun sesuai keinginan Gubernur.
Sedangkan rencana batasan are lanjut dia, hitungannya dari batas Gita sampai enam desa di Halmahera Barat. “Saat ini, kita baru komunikasikan dengan 6 desa yang ada di wilayah Halmahera Barat atau eks Jailolo Timur,” ungkap Sekprov
Sementara untuk infrastruktur yang bakal dirancang untuk ibukota Sofifi, kata Sekprov, menunggu kedatangan Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
“Kehadiran Kepala BPIW, baru dilakukan pembahasan tentang apa saja yang akan kita bangun pada rencana Ibukota baru Sofifi,” pungkasnya. (Sam-*)

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!