Mobil Dinas Bupati Taliabu Jenis Toyota Alphard Berpotensi jadi Temuan

Bobong, Haliyora

Tim Pemeriksa BPK Perwakilan Maluku Utara saat ini melakukan audit keuangan pemda Pulau Taliabu tahun 2020.

Bacaan Lainnya

Satu unit mobil dinas Bupati Pulau Taliabu disebut dibidik tim audit BPK Perwakilan Maluku Utara. Pasalnya, mobil dinas merek Toyota tipe Alphard 2.5G A/T jenis minibus tak terlihat di kediaman bupati.

Menurut keterangan Bendahara barang Bagian Umum Setda Taliabu, Nasrun Mustafa, bahwa mobil tersebut dibeli pada tahun 2020 melalui proyek pengadaan mobil dinas bupati.

Nasrun menjelaskan, mobil keluaran tahun 2020 berkekutan 2494 cc warna hitam, bernomor polisi DG 1031 HP atas nama Setda Pulau Taliabu dengan Alamt pemilik Jl. M. Taher Mus, Bobong/Taliabu,

Katanya, mobil tersebut saat ini berada di Jakarta digunakan bupati untuk berurusan di sana. “Mobil itu ada di Jakarta dan dipakai pak bupati untuk urusan dinas saat beliau di Jakarta, makanya mobil itu kita taru di Jakarta, karena kalau pejabat itu memang harus ada fasilitasnya di sana, “terang Nasrun kepada Haliyora, Senin, (08/02/2020).

Nasrun juga mengaku tim audit BPK Perwakilan Maluku Utara sudah menanyakan keberadaan mobil tersebut kepadanya.

“Kemarin saya sudah dipanggil oleh BPK dan mereka pertanyakan keberadaan mobil itu. Saya sudah jelaskan ke mereka sesuai dengan kondisi yang ada, jadi BPK juga bilang ke saya harusnya ada keterwakilan pemerintahan di sana (Jakarta), kalau tidak mobil itu tidak bisa ada sana, dan bisa di jadikan temuan nanti,” ujar Nasrun mengulang penjelasan tim audit BPK.

Terpisah, kepala Unit Pelaksanaan Teknis Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) kabupaten Pulau Taliabu, Saharudin Sahere, S.Pd  menjelaskan, pada tahun 2020 pemerintah daerah membayar pajak kendaraan mobil tipe Toyota Alphard dengan nomor polisi DG 1031 HP tersebut sebesar Rp 117 juta lebih.

“Iya Pemda sudah bayar pajak mobil tipe Toyota Alphard itu, dia punya nilai pembayaran itu Rp 117 lebih, itu pajak tahun 2020 punya. Nanti di tahun 2021 ini mereka bayar normalnya itu Rp 9 juta lebih,” jelasnya. (Ham-1)

Pos terkait