Sofifi, Haliyora
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Maluku Utara Santrani Abusama kesal atas keterlambatan pembayaran proyek yang sudah diselesaikan oleh pihak ketiga.
Ia menyebut banyak sekali proyek PUPR yang sudah selesai dikerjakan namun proses pembayarannya tersendat sehingga menghambat pekerjaan lain.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Santrani bahkan memperingatkan kepala BPKPAD Malut Ahmad Purbaya, untuk tidak main-main dalam urusan pembayaran pekerjaan proyek yang sudah selesai 100 persen, karena menyangkut hak pihak ke tiga.
Menanggapi pernyataan Kadis PUPR, Kepala BPKPAD Malut Ahmad Purbaya menjelaskan, pembayaran yang dilakukan secara bertahap itu sesuai Surat Edaran (SE) Sekretaris Daerah (Sekda).
“Itu kan ada Surat Edaran Sekda, ada 60 persen juga ada 80 persen, itu kan sesuai Surat Edaran Sekda. SE Sekda itu saya belum masuk juga so ada,” ucap Ahmad Purbaya, Rabu (28/1/2021).
Purbaya menambahkan, sebagian besar Proyek pada Dinas PUPR sudah terbayar, kecuali dokumennya terlambat.
“Kami kemarin tutup kas 23 Desember, sementara dokumen permintaan pencairan lebih banyak mereka masukkan di atas tanggal 23 Desember, makanya tidak direalisasi karena kas tutup,” jelas Purbaya.
Untuk tagihan yang masuk per 31 Desember, lanjutnya, akan dibayar di APBD Induk. Saat ini kata Purbaya nomor rekening ABPD Induk masih di Kemdagri. ”Kalu nomor rekening ABPD sudah dicetak langsung saya proses pembayaran pekerjaan proyek yang tersisa,” pungkasnya. (Sam-1)
