Dana Pinjaman Rp 200 M, Pemda Morotai Alokasikan pada Tiga Dinas

Morotai, Haliyora

Kementrian Keuangan RI menyetujui permohonan pinjaman Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai melalui PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sebesar Rp 200 miliar. Dana tersebut diperuntukkan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Menurut kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Morotai, Muhammad Umar Ali, dana tersebut dicairkan dalam tiga tahap, yakni tahap pertama 25% atau Rp 49 Miliar, tahap ke dua sebesar 45% atau Rp 89 miliar, dan sisanya 35% cair di tahap ke tiga.

Umar Ali mengatakan, tahap I sudah cair dan sudah direalisasi, sedangkan tahap II sesuai permintaan akan cair pada 30 Desember. Sedangkan tahap III akan cair tahun depan sementara dalam permohonan pencairan lanjutan (pencairan terakhir).

“Tahap I sudah cair, nanti menyusul pencairan tahap II pada 30 Desember. Kalu tahap I dan II totalnya kurang lebih 70 persen. Sekarang kami sudah menyurat ke kemenkeu untuk meminta pencairan tahap ke III, sudah direspon. Nanti pencairannya sekitar Januari-Maret 2021. Nanti kita lihat, pencairannya antara bulan Januari-Maret itu,” terangnya, Kamis (24/12/2020).

Umar menambahkan, meski dalam perjanjian pinjaman tercantum Rp 200 miliar, namun realisasinya tidak akan sebesar itu. Dikatakan, pinjaman Rp 200 miliar itu berkurang sedikit yakni total Rp 199,600 miliar.

“Realisasinya kan tidak mungkin pas Rp 200 miliar, pasti kurang sedikitlah. Kan pasti ada penawaran,” jelas Umar.

Diketahui, dana pinjaman daerah Rp 200 miliar itu untuk tiga item kegiatan, yakni Infrastruktur jalan dan terminal, Kesehatan dan Pendidikan.

Dana PEN untuk  infrasturuktur jalan dan terminal dikelola Dinas PU sebesar Rp 64,2 miliar dengan rincian, untuk infrastruktur jalan sebesar Rp 55,2 miliar, pembangunan Central Business Districk (CBD) dan terminalnya sebesar Rp 9 miliar.

Sedangkan dana PEN di bidang kesehatan sebesar Rp 5 miliar diperuntukkan kegiatan pembangunan Puskesmas Bere-Bere, Kecamatan Morotai Utara dikelola dinas kesehatan,  serta dana PEN untuk dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp 22 miliar.

”sisanya sebesar Rp 3,5 miliar untuk Sekretariat Daerah,” pungkas Umar Ali. (Tir-1)