Ketua DPRD Halteng ‘Tagantong’, Wagub Temui Dirjen Otda

  • Whatsapp
Wagub Temui Dirjen Otda Kementerian Dalam Negeri (foto : Andre/Haliyora.com)

Sofifi, Haliyora.com

Sejauh ini kursi ketua DPRD Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng) masih kosong. Kekosongan itu bukan karena tidak ada yang memenuhi syarat menduduki jabatan itu. Melainkan belum dilantik. Padahal Gubernur Maluku Utara sebagai perwakilan Pemerintah Pusat sudah melayangkan surat kepada Bupati Halteng tentang usulan pelantikan ketua DPRD setempat.

Bacaan Lainnya

Karena Surat dari Gubernur tak kunjung direalisasikan, Wakil Gubernur, M. AL Yasin Ali pun turun gunung. Al Yasin mengambil langkah berkonsultasi dengan Dirjen Otda Kementrian Dalam Negeri, Drs. Akmal Malik, M.Si di Jakarta.

Hal ini disampaikan Wakil Gubernur M. Al Yasin Ali, kepada wartawan Via telepon, Selasa, (21/7/2020)’

Dalam percakapan via telepon, wagub membenarkan dirinya mengahadap Dirjen Otda untuk mengkonsultasikan pelantikan Ketua DPRD Halteng yang hingga kini belum dilantik.

Wagub menjelaskan, sebelumnya pihaknya pernah mengadakan rapat konsultasi sekaligus meminta kepada Sekprov untuk segera menindaklanjuti usulan dalam bentuk rekomendasi DPD I Partai Golkar Nomor : 0313/DPD/Golkar-MU/XII/2019 yang diterbitkan tanggal 30 Desember 2019, tentang tindaklanjut surat penegasan dan penjelasan surat DPP Partai Golkar Nomor : 0306/DPD/Golkar-MU/XI/2019 tentang usulan dan penetapan nama Ketua DPRD serta surat dari Dirjen Otda tentang pelantikan ketua dan wakil ketua DPRD Halteng.

“Berdasarkan surat tersebut, pada tanggal 14 Juni 2020 Pemprov Malut melalui Sekda Samsuddin Abdul Kadir kembali melayangkan surat dengan Nomor : 170.01/972/SETDA perihal Tindak Lanjut Usulan Peresmian Ketua DPRD Kabupaten Halmahera Tengah. Namun hingga kini belum juga ditindaklanjuti surat tersebut. Saya tidak tau pasti apa alasannya sehingga belum juga ada usulan dari DPRD dan Bupati Halteng”, ujar wagub.

Meski begitu kata Yasin, Pemprov tidak mau terjebak dengan persoalan politik dan kisruh yang terjadi di internal DPD Partai Golkar Halteng. Sikap Pemprov mendesak DPRD dan Bupati untuk segera mengusulkan peresmian Ketua DPRD Halteng. Kata dia, semata-mata demi kelancaran keberlangsungan berpemerintahan di Halmahera Tengah.

“Karenanya saya ambil langkah berkonsultasi dengan Dirjen Otda utntuk menentukan sikap pemerintah dalam menyelesaikan persoalan ini,” tandasnya.

Wagub menegaskan, jika seluruh tahapan dan proses pengusulan peresmian Ketua DPRD sudah dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan, namun belum juga ada usulan dari DPRD, Sekwan maupun Bupati, maka setelah 10 bulan dari surat usulan tersebut, DPD Partai Golkar dapat mengusulkan secara baypass ke Gubernur Maluku Utara untuk dilakukan peresmian Ketua DPRD.

Setelah berkonsultasi denga Dirjen Otda dan mendapatkan penjelasannya, maka ia akan segera melakukan rapat dengan Sekprov dan Karo Hukum, Karo Pemerintahan dan Kepala Kesbangpol untuk menindaklanjuti arahan Dirjen Otda tersebut. “Segera setelah kembali ke Sofifi kami akan tuntaskan masalah ini” pungkasnya.(Andre)

Pos terkait