Sofifi, Maluku Utara – Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe, mengatakan Pemerintah Provinsi masih menunggu pencairan anggaran dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebesar Rp 613 miliar. Anggaran tersebut dinilai sangat dibutuhkan daerah untuk menopang pelaksanaan program-program prioritas pada tahun 2026.
Sarbin menyebutkan, pemerintah provinsi memilih melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat ketimbang menempuh opsi pinjaman daerah.
“Sebenarnya kita bisa saja melakukan pinjaman anggaran untuk menggenjot program prioritas tahun ini. Tetapi daripada meminjam, lebih baik kita berkoordinasi agar anggaran tersebut segera ditransfer ke daerah,” kata Sarbin, Minggu (1/2/2026).
Ia berharap koordinasi itu dapat membuahkan hasil dalam satu hingga dua bulan ke depan.
Mantan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Maluku Utara itu menjelaskan, kondisi keuangan daerah saat ini masih terbebani utang Dana Bagi Hasil (DBH) kepada 10 kabupaten/kota. Selain itu, pemerintah provinsi juga masih memiliki kewajiban pembayaran kepada pihak ketiga yang belum seluruhnya diselesaikan.
“Pemerintah provinsi saat ini masih tersandera utang DBH dan juga utang pihak ketiga. Sesuai komitmen gubernur, semua utang tersebut akan diselesaikan, tetapi secara bertahap karena keterbatasan dana,” ujarnya.
Sarbin menegaskan, pemerintah daerah menargetkan agar utang tahun anggaran 2025 tidak terbawa ke tahun 2026. Jika masih tersisa, ia berharap seluruh kewajiban tersebut dapat diselesaikan paling lambat Maret 2026.
“Harapan gubernur, di tahun 2026 tidak ada lagi utang. Ini menjadi komitmen pemerintah daerah agar seluruh program prioritas ke depan dapat berjalan dengan baik,” tandasnya. (RS/Red)
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!