Bobong, Maluku Utara – DPRD menggelar paripurna Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Pulau Taliabu Tahun 2024, Kamis, 15 Mei 2025.
Fraksi Gerakan Kebangkitan Keadilan Rakyat Demokrasi (GK2RD) menyampaikan sejumlah catatan penting. Fraksi Golkar menerima laporan tersebut dengan apresiasi, sedangkan Fraksi Perjuangan Kebangkitan Demokrasi (PKD) merangkumnya tanpa catatan.
Suratman Baharudin, juru bicara fraksi GK2RD, mengungkapkan bahwa pandangan mereka berdasar pada rekomendasi dari pansus LKPJ 2024. Dalam laporan tersebut, DPRD menemukan sejumlah administratif dan substansial yang menjadi sorotan dalam paripurna.
Masalah di Sektor Pendidikan dan Kesehatan dan Pendidikan
Dalam bidang kesehatan, Fraksi GK2RD menemukan bahwa masih terdapat tenaga medis dari program Nusantara Sehat 2023 yang belum terbayarkan, yang menjadi beban utang daerah. Selain itu, ditemukan juga pemotongan Biaya Operasional Kesehatan (BOK) pada program di tingkat kecamatan yang dinilai merugikan.
Sementara itu, di Dinas Pendidikan, pansus LKPJ 2024 mencatat beberapa masalah serius. Kualitas pendidikan yang masih rendah dipengaruhi oleh alokasi anggaran sebesar Rp 356.217.084.294 dengan realisasi mencapai Rp 277.124.912.878, namun belum mampu mencapai tujuan pendidikan nasional.
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!