Sedangkan data angka kemiskinan ekstrim di Halsel, kata Bassam, di tahun 2021 angkanya 5,19 persen, turun 0,2 persen dibanding tahun 2022 yaitu 4,99 persen. Penyebab kemiskinan ekstrim di Halsel dilihat dari berbagai indikator yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.
“Indikator yang dilihat terkait kemiskinan ekstrim memang ditetapkan pemerintah pusat. Tetapi kalau saya lihat penyebab utama kemiskinan ekstrim di Halsel yaitu, akibat minimnya sarana prasarana pendukung baik air bersih dan sanitasi. Ini sangat berdampak langsung di setiap desa,” terang Bassam.
Lebih lanjut, Bassam meminta kepada pemerintah pusat lewat PMK untuk mendukung penurunan stunting di Halsel dengan penyediaan antropometri di 249 desa, penyediaan alat USG 32 paket di Puskesmas dan 3 rumah sakit, penyediaan anggaran kepada TPPS Kabupaten Halsel, penyediaan obat dan makanan tambahan, penyediaan anggaran sosialisasi, penambahan alokasikan kembali DAK konvergensi dan penambahan anggaran DAU untuk diperuntukkan penanganan stunting.
Sedangkan untuk penghapusan kemiskinan ekstrim, Wabup Bassam berharap ada penyediaan penambahan anggaran bagi TKPKD, membantu Pemkab dalam pembiayaan penyediaan infrastruktur jalan penghubung dari desa terjauh dan terluar.
“Semoga apa yang menjadi masukan atas kebutuhan ini dapat direalisasikan pemerintah pusat demi penurunan stunting dan angka kemiskinan ekstrim di Halsel,” imbuhnya.
Terpisah, Kepala DP3AKB Halsel, Karima Nasaruddin kepada wartawan Haliyora.id mengatakan, angka stunting di Halsel tahun 2021 sebesar 33,7 persen turun 2,3 persen menjadi 31,14 persen di tahun 2022 kemarin.
“Insya Allah kita targetkan hingga 2024 itu turun 14 persen,” optimis Karima sambil mengajak semua OPD terkait ikut terlibat rembuk gencar intervensi penurunan angka stunting di Halsel.
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!