Sofifi, Maluku Utara- Tidak kooperatifnya Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi Maluku Utara, Imam Makhdy Hasan, membuat DPRD Provinsi kehabisan akal. Betapa tidak, dari sekian pimpinan OPD di lingkup Pemprov Malut, hanya Imam Makhdy lah satu – satunya pimpinan OPD disebut pembangkang.
Sikap ini membuat anggota DPRD Malut gusar bukan kepalang. Anggota DPRD asal Fraksi Golkar, Ikbal Ruray, bahkan meminta dengan tegas kepada Gubernur agar mengevaluasi Kadikbud, Imam Makhdy Hasan.
“Kami meminta ketegasan Gubernur agar mengevaluasi Kadikbud Malut Imam Makhdy, karena Kadikbud satu-satunya OPD yang tidak menghadiri rapat ketika diundang oleh Tim Pansus LKPJ,” tegasnya Ikbal Ruray, anggota Pansus LKPJ kepasa Halliyora, Kamis (9/6/2022).
Senada dengan Ikbal, Ketua Pansus LKPJ, Ishak Naser, juga angkat bicara terkait hal ini. Ishak mengaku heran dengan sikap tidak koperatifnya Imam Makhdy Hasan.
“Saya heran dengan Dikbud kalau tidak mau menghadiri undangan dari tim Pansus, minimal harus memberikan alasan. Tapi sampai sekarang tidak ada alasan sama sekali, jadi sesama mitra sangat tidak etis,” tandas Ishak politisi Partai NasDem itu, (9/6/2022).
Menurut Ishak, mestinya sebagai mitra, Imam harus memperjelas kemitraan dengan lembaga legislatif dengan menghadiri agenda-agenda yang perlu dibicarakan bersama. Apalagi saat ini ada peningkatan anggaran pendidikan yang cukup fantastis dari Rp 900 miliar ke angka Rp 1,3 triliun.
“Anggaran Dikbud dalam satu tahun sebesar Rp 900 miliar, tiba tiba mengalami peningkatan Rp 1,3 triliun, sehingga Pansus meminta penjelasan dari Dikbud. Peningkatan itu alat ukurnya apa sehingga tujuan kita panggil Dikbud meminta penjelasan,” cecar Ishak.
Saking kesalnya, Ketua Pansus LKPJ Gubernur tahun 2021 itu lantas memberi catatan khusus kepada Kadikbud, Imam Makhdy Hasan, serta meminta Gubernur Abdul Gani Kasuba untuk mengevaluasi kinerja mantan Kepala BKPSDM Malut itu.
“Kalau Kadikbud seperti ini, sekali lagi mohon maaf, harus diberikan catatan khusus. Jadi harus diberikan rekomendasi karena laporanya tidak jelas. Awalnya Rp 900 miliar tiba-tiba menjadi Rp 1,3 miliar. Saya juga meminta kepada pimpinan DPRD agar anggaran Dikbud 2022 harus evaluasi,” kesalnya. (Sam-2)
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!