Dokumen APBD Belum Dikantongi, Ketua DPRD Malut Nilai Sekda Tidak Serius

  • Whatsapp
Ketua DPRD Provinsi Malut Kuntu Daud

Sofifi, Haliyora

Hingga pertengahan Tahun 2021, dokumen APBD Malut belum diserahkan ke DPRD. Ketua DPRD Provinsi Malut Kuntu Daud pun geram.
Ia menilai SKPD lingkup Pemda Malut tidak mendukung visi, misi dan program gubernur.

Bacaan Lainnya

“Kalau dokumen APBD belum di serahkan oleh SKPD, ini berarti mereka tidak mendukung program Gubernur,” tandas Kuntu, Minggu malam, (13/6/2021)

Kuntu menilai Sekretaris Derah (Sekda) tak mampu mengkoordinir dan mengontrol SKPD.

“Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara (Sekprov) Samsudin A. Kadir, dan sekaligus Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) tidak serius dalam mengontrol SKPD yang ada. Jadi semua SKPD ini tidak tau kerjanya apa, sehingga laporan dokumen ini sangat terlambat. Mereka ini sebenarnya kerja apa,”ungkap Kuntu geram.

Dikatakan, telat menyerahkan dokumen APBD ini rupanya sudah menjadi kebiasaan Pemerintah Provinsi. Hampir setiap tahun terjadi keterlambatan.

“Jadi sudah menjadi semacam karakter kerja pemerintah provinsi pimpinan AGK-Yasin ini, karena kejadian seperti ini bukan baru terjadi tahun ini, tahun-tahun sebelumnya juga sama, dan semua SKPD tidak perduli masalah ini, padahal dokumen APBD ini sangat penting,” beber Kuntu.

Menurut dia, Sekda selaku ketua TAPD harus mengevaluasi pimpinan SKPD, bila perlu diganti, karena menghambat terlaksananya kegiatan semaksimal mungkin.

“Sehingga kalau ada SKPD yang belum memasukkan dokumen tersebut harus dievaluasi, bila perlu kalau bisa diganti, karena ini menghambat terlaksananya kegiatan,” tutup Kuntu. (Sam-1)

Pos terkait