Terkait Pembuangan Tailing ke Laut, Jaya Lamusu Desak DPRD Malut “Selamatkan” Rakyat Obi

- Editor

Kamis, 4 Februari 2021 - 08:05 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Labuha, Haliyora

Rencana pembuangan limbah tailing perusahaan tambang ke perairan obi terus mendapat penolakan. Kali ini, suara keras penolakan disampaikan salah satu tokoh muda asal pulau Obi Halmahera Selatan, Jaya Lamusu.

Mantan anggota DPRD Kabupaten Halmahera Selatan itu mendesak pihak perusahaan agar menghentikan pembuangan limbahnya di laut Obi.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Saya menolak keras pembuangan tailing ke laut. Aktifitas pembuangan limbah ke laut oleh perusahaan tambang yang beroperasi di wilayah Obi harus segera dihentikan, karena selain merusak ekosistem biota laut, juga akan mematikan mata pencaharian nelayan Obi,” tandas Jaya Lamusu pada Haliyora via telepon, Kamis (04/02/2021).

BACA JUGA  Penerimaan Retribusi di Dishub Ternate Jadi Temuan BPK

Menurut Jaya, seluruh perairan pulau obi merupakan daerah tangkapan ikan yang kaya akan keragaman hayati. “Ini terancam punah kalau limbah industri tambang dibuang ke laut,” ungkapnya.

Jaya mengancam akan menggalang kekuatan massa 32 desa di Obi untuk memboikot aktivitas perusahan yang membuang limbah industrinya ke laut.

“Kalau dorang (pihak perusahan) masih buang limbah perusahan ke laut, saya akan akan galang kekuatan massa 32 desa di pulau Obi untuk memboikot aktivitas perusahan tersebut,” tandas Jaya.

Jaya juga menyatakan kekesalannya terhadap Pemerintah Provinsi Maluku Utara yang konon memberikan izin lokasi kepada perusahan tambang  di Obi untuk membuang tailing ke laut.

BACA JUGA  Ini Skema Pemkab Halsel Tuntaskan Pembangunan RSP Pulau Makian

“Mestinya pemerintah memberikan jaminan keamanan lingkungan kepada masyarakatnya, bukan sebaliknya mengancam kehidupan mereka dengan memberi izin pembuangan limbah ke laut,” cecarnya.

Selain pemda, Jaya juga menilai DPRD Provinsi hanya melontarkan pernyataan-pernyataan seolah membela rakyat, tanpa melakukan tindakan apa-apa. ”Mereka DPRD terkesan berdiplomasi. Cuma koar-koar doang tanpa aksi nyata,” katanya.

Dia menyebut, DPRD Provinsi harusnya memanggil seluruh dinas terkait termasuk Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi untuk hentikan seluruh proses izin lokasi pembuangan limbah.

“Dinas-dinas yang terkait dengan pemberian izin harus dipanggil DPRD, dan desak kase stop samua izin, ini untuk selamatkan rakyat Obi dari ancaman ekologis, harusnya begitu,” pungkasnya. (Red)

Berita Terkait

Deadline Besok, Dana Hibah Pilkada Malut Terhambat SPM
Prabowo Presiden, Gerindra Malut Dorong Kader Terbaik Maju Pilgub
Bawaslu Morotai Sikapi Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu
Kasasi di MA, Status Lahan Dishub Ternate Dimenangkan Pemkot
Pangkat Tak Cukup, Eka dan Yerrie Batal Ikut Lelang JPTP di Pemprov Malut
Dorong Pertumbuhan Ekonomi, PLN Lakukan Penyambungan Pelanggan Baru PT MMC Daya LI3 55 KVa di Morotai
Ini Pesan Bupati Bassam Kasuba saat Hadiri Isra Mi’raj yang Digelar SMPN 25 Halsel
Bupati Halsel Serahkan Sertifikat Tanah Kepada Warga di Dua Kecamatan
Berita ini 438 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 27 Februari 2024 - 10:08 WIT

Muhammadiyah : KUA Jadi Tempat Nikah Semua Agama Perlu Dikaji Ulang

Minggu, 25 Februari 2024 - 11:42 WIT

KUA Berubah Fungsi jadi Tempat Pencatatan Pernikahan Semua Agama

Minggu, 18 Februari 2024 - 19:56 WIT

Telan Anggaran Rp 1 Miliar, MTQ Tingkat Kota Ternate Diikuti 247 Peserta

Jumat, 16 Februari 2024 - 20:52 WIT

Fun Run Edukasi Geowisata Batu Angus

Rabu, 14 Februari 2024 - 18:12 WIT

PLN UIW MMU Cek Kesiapan Pasokan Listrik di Kantor KPU dan Bawaslu Jelang Pemungutan Suara

Rabu, 14 Februari 2024 - 18:11 WIT

PLN UIW MMU Resmikan Komunitas Kendaraan Listrik Pertama di Tanimbar

Senin, 12 Februari 2024 - 21:38 WIT

Pastikan Pesta Demokrasi Berjalan Lancar, Dirut PLN Pimpin Langsung Pengamanan Pasokan Listrik dari Posko Nasional Siaga Pemilu

Senin, 12 Februari 2024 - 20:56 WIT

PLN UIW MMU Siagakan Ribuan Personelnya di 48 Posko Jaga Kelistrikan Andal Selama Pemilu

Berita Terbaru

Kepala BPKAD Provinsi Malut Ahmad Purbaya

Headline

Deadline Besok, Dana Hibah Pilkada Malut Terhambat SPM

Rabu, 28 Feb 2024 - 10:58 WIT

Kordiv HP2H Bawaslu Pulau Morotai, Mulkan Hi. Sudin

Headline

Bawaslu Morotai Sikapi Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu

Selasa, 27 Feb 2024 - 20:53 WIT

Tim Kuasa Hukum tengah berkoordinasi dengan instansi terkait di lingkungan Pemkot Ternate terkait lahan kantor Dishub. (foto/arul)

Headline

Kasasi di MA, Status Lahan Dishub Ternate Dimenangkan Pemkot

Selasa, 27 Feb 2024 - 20:17 WIT

error: Konten diproteksi !!