Halbar, Haliyora
DPRD Halbar gelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Pemda, pada Kamis (28/01/2021) di kantor DPRD. Ada empat masalah yang diagendakan untuk dibicarakan, yakni keterlambatan pembayaran gaji PNS pada Januari 2021, Penginputan SIPD, Rencana vaksinasi dan Penanganan Korban Bencana Alam.
Rapat dipimpin wakil ketua DPRD Halbar, Riswan H. Kadim diikuti seluruh pimpinan komisi. Sementara dari pihak eksekutif hanya Sekretaris Daerah Syahril Abdul Rajak yang terlihat hadir.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Meski ada empat agenda pembahasan, namun hanya dua agenda yang sempat dibicarakan pada RDP itu, antara lain keterlambatan pembayaran gaji PNS bulan Januari dan Penginputan SIPD lantaran Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) tidak hadir.
Terkait keterlambatan pembayaran gaji PNS, komisi I DPRD mempertanyakan hubungan kemitran antara pemda Halbar dengan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Maluku. Menurut mereka, seharusnya BPD yang mengelola uang daerah dapat mengantisipasi pembayaran gaji PNS sebesar Rp 17 miliyar.
“Untuk pembangunan infrastruktur, pemda bisa pinjam RP 159 miliar dari BPD, kenapa gaji PNS yang hanya Rp 17 miliar saja tidak bisa diantisipasi ?,”kata Atus Sandiang, anggota Komisi I mempertanyakan.
“”Seharusnya BPD harus dievaluasi terkait pengelolaan uang pemda,” sambung Joko, anggota Komisi I lainnya.
Sementara, Sekertaris Daerah (Sekda), Sahril Abdul Rajak, dalam laporannya mengatakan ketelambatan pembayaran gaji PNS bulan Januari 2021 disebabkan ada pengalihan sistim penginputan dari SIMDA ke SIPD.
“Keterlambatan ini dikarenakan ada perubahan sistim penginputan dari SIMDA ke SIPD, maka jadinya begini,’ ungkap Sahril.
Meski begitu, Syahril menyakinkan gaji PNS akan dibayar bulan januari bersamaan gaji bulan Februari 2021. ”Bulan depan baru bisa dibayar gajinya dan bayar dua kali bulan Januari dan Februari,” ujarnya.
Meski tidak sempat dibahas, namun pada kesempatan tersebut Sekda menyentil distirbusi vaksin dari Provinsi Malut ke Kabupaten Halbar pada, Senin (25/01/2021) kemarin. Kata Sekda, dirinya sedikit kesal lantaran dinas kesehatan Provinsi Malut tidak lebih dulu menginformasikan akan mengirim vaksin ke dinkes Halbar, sehingga kedatangan vaksin tidak mendapat pengawalan pihak keamanan.
Meski demikian ia mengatakan, dalam waktu dekat vaksin sinovac itu akan didistribusikan ke seluruh puskesmas.
“Yang akan divaksin pertama adalah petugas kesehatan dan 10 perjabat daerah termasuk Bupati, Wakil bupati dan Ketua DPRD, juga saya sendiri sesuai hasil rapat dengan Forkopimda beberapa waktu lalu,” jelasnya.
Keterangan Syahril terkait vaksin tersebut juga ditanggapi Fandi Ibrahim, salah satu anggota komisi III DPRD. Fandi mempertanyakan basik pengetahuan tentang virus.
“Ini bukan soal mekanisme distribusi vaksin atau program vaksinasi, tetapi soal besik pengetahuan tentang virus corona itu sendiri,” ucapnya.
Atas tanggapan Fandi tersebut, Sekda hanya mengatakan, itu ranahnya dinas Kesehatan. “Soal pengetahuan tentang virus corona itu tentunya harus dijawab yang ahlinya atau instansi teknis,” imbuh Syahril. (Faisal-1)
