Sehari setelah kejadian, upaya konfirmasi dilakukan secara intensif. Sejumlah jalur dihubungi yakni Humas Pertamina, pihak pengatur lalu lintas kapal, maupun pihak keamanan internal.
Tujuannya jelas yaitu mendapatkan akses ke kapten kapal atau pernyataan resmi. Namun hingga kini, semua upaya itu berujung pada kebuntuan.
Tidak ada klarifikasi. Tidak ada kronologi resmi. Tidak ada pengakuan ataupun bantahan.
Dalam insiden yang melibatkan keselamatan publik dan potensi pelanggaran navigasi, sikap diam ini menimbulkan pertanyaan serius tentang transparansi dan akuntabilitas.
Para nelayan kini tidak hanya menuntut ganti rugi, tetapi juga perubahan sistem. Mereka meminta agar kejelasan batas wilayah labuh kapal tanker, perlindungan terhadap area tangkap, dan sanksi terhadap pihak kapal jika terbukti bersalah “Kami minta syahbandar memperjelas wilayah labuh kapal tanker,” ujar Alwi.
Permintaan ini mengarah pada peran Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) sebagai regulator lalu lintas laut.
Jika jalur kapal tidak dipisahkan secara tegas dari wilayah tangkap nelayan, potensi konflik serupa akan terus berulang.
Kasus ini segera mendapat perhatian dari DPRD Kota Ternate. Anggota Komisi II, Ade Rahmat Lamadihami, menyebut insiden ini sebagai cerminan lemahnya pengawasan.
Ia menekankan bahwa persoalan ini bukan hanya soal kerugian materi, tetapi juga ancaman keselamatan jiwa. “Kami sangat menyayangkan insiden ini,” ujarnya, Jumat malam (17/4/2026).
DPRD mendesak agar investigasi menyeluruh dan transparan, evaluasi sistem pengawasan pelayaran, dan tanggung jawab penuh dari operator kapal.
Menurutnya, wilayah laut yang menjadi ruang tangkap nelayan tidak boleh berubah menjadi zona berbahaya akibat lalu lintas kapal besar.
Insiden ini memperlihatkan konflik struktural yang lebih luas.
Di satu sisi, kapal tanker adalah bagian vital distribusi energi nasional. Disisi lain, nelayan tradisional menggantungkan hidup pada ruang laut yang sama.
Ketika jalur pelayaran dan wilayah tangkap tidak diatur secara tegas, benturan menjadi tak terhindarkan, baik secara kepentingan maupun secara fisik.
Di perairan Ternate, nelayan kini menghadapi risiko baru, yakni bukan hanya ombak dan cuaca, tetapi juga kapal-kapal besar yang melintas tanpa kepastian batas.
Sementara itu, pihak yang paling ditunggu keterangannya masih memilih diam. Tanpa jawaban, insiden ini bukan sekadar kecelakaan, melainkan potret buram tata kelola laut. (RFN/Red)
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!