Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda, saat membacakan pendapat akhir kepala daerah terhadap rancangan Perda APBD 2026, mengatakan bahwa pengesahan APBD 2026 merupakan hasil dari proses pembahasan yang dilakukan dengan semangat keterbukaan, tanggung jawab, dan komitmen tinggi terhadap kepentingan rakyat.
“Hari ini menandai wujud nyata kemitraan antara eksekutif dan legislatif. Saya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada pimpinan, ketua fraksi, dan seluruh anggota DPRD Malut atas kerja keras serta pandangan tajam dalam memperjuangkan rancangan anggaran yang berpihak pada masyarakat,” ujar Sherly.
Selanjutnya Gubernur Sherly memaparkan fokus Belanja dan Komitmen pemerintah terhadap Mandatory Spending. Ia menjelaskan bahwa alokasi belanja daerah tetap memprioritaskan belanja wajib (mandatory spending) sesuai ketentuan perundang-undangan, meliputi, Belanja fungsi pendidikan, 32,84 persen, Belanja infrastruktur pelayanan publik 32,84 persen, Belanja pegawai 37,95 persen, Belanja standar pelayanan minimal bidang pelayanan dasar Rp 59,58 miliar.
Gubernur Sherly juga menyinggung pertumbuhan ekonomi Maluku Utara. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), menunjukkan pertumbuhan ekonomi Maluku Utara pada triwulan III tahun 2025 mencapai 39,10 persen (year on year), tertinggi di Indonesia. Tingkat inflasi daerah juga disebut masih stabil dan terkendali hingga awal November 2025.
“Capaian ini membuktikan bahwa Maluku Utara memiliki daya saing dan potensi ekonomi yang kuat. Namun, pertumbuhan tinggi tidak boleh hanya terkonsentrasi di sektor pertambangan dan industri besar, melainkan juga harus menyentuh pertanian, perikanan, UMKM, dan ekonomi desa,” jelasnya.
Menutup pidatonya, Gubernur Sherly menyatakan persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Tahun Anggaran 2026 untuk selanjutnya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri guna dievaluasi dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).
“Saya berharap APBD Tahun 2026 menjadi instrumen fiskal yang responsif, adil, dan berpihak pada rakyat, memperkuat ketahanan ekonomi daerah, mendukung Asta Cita Presiden, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih merata dan berkeadilan,” pungkasnya. (RS/Red)
Halaman : 1 2
