Ternate, Maluku Utara – Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tipe A1 Ternate menegaskan bahwa dana sebesar Rp 613 miliar yang menjadi hak Pemerintah Provinsi Maluku Utara (Pemprov Malut) hingga kini belum dapat disalurkan karena masih menunggu Keputusan Menteri Keuangan (KMK).
Penegasan tersebut disampaikan langsung oleh Kepala KPPN Ternate, Royikan, saat dikonfirmasi haliyora.id, Sabtu (31/1/2026).
Royikan membenarkan pernyataan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Maluku Utara, Ahmad Purbaya, terkait adanya dana pemerintah pusat yang belum disalurkan ke daerah. Namun, ia menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada perkembangan terbaru mengenai pencairannya. “Sudah sesuai. Memang belum ada perkembangan terbaru,” kata Royikan singkat.
Ia menjelaskan, total Rp613 miliar tersebut merupakan akumulasi dari Dana Bagi Hasil (DBH) kurang bayar yang terdiri dari Rp183 miliar berdasarkan regulasi sebelumnya dan Rp430 miliar sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 120. Seluruh dana tersebut belum dapat disalurkan karena belum diterbitkannya KMK penyaluran. “Memang belum bisa disalurkan karena belum ada KMK-nya. Baik Rp183 miliar maupun Rp430 miliar, keduanya masih menunggu KMK penyaluran,” terangnya.
Menanggapi pertanyaan mengapa dana tersebut belum disalurkan hingga tahun 2025, Royikan menegaskan bahwa nilai Rp613 miliar merupakan akumulasi kewajiban pemerintah pusat hingga tahun anggaran 2024.
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!