Catatan kritis juga disampaiakan Fraksi Hanura, yang meminta agar Pemprov memperjelas skema pembiayaan proyek jalan Trans Kie Raha secara jelas dan terukur.
Hanura mengingatkan Pemprov untuk menyiapkan strategi pembiayaan yang realistis. Menurut Hanura, proyek infrastruktur besar seperti Trans Kie Raha membutuhkan anggaran signifikan yang berpotensi membebani APBD di tengah kondisi fiskal daerah yang sedang menurun.
“Kami meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menyiapkan skema pembiayaan yang jelas dan terukur, agar proyek ini tidak menjadi beban fiskal di masa depan,” kata Muksin mengutip catatan fraksi Hanura.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sementara itu, Fraksi Gerindra meminta agar Pemprov melakukan kajian ulang terhadap urgensi pembangunan Jalan Trans Kie Raha.
“Pembangunan di tengah pemangkasan anggaran perlu dikaji kembali. Selain karena terbatasnya dana, dokumen pendukung seperti FS dan AMDAL harus dilengkapi dan dipublikasikan secara transparan,” tegas Muksin.
Gerindra menegaskan tetap mendukung visi dan misi Gubernur Sherly Tjoanda dalam memperkuat konektivitas wilayah, namun meminta agar kebijakan pembangunan disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah. “Fraksi tetap mendukung visi dan misi Gubernur, namun kita juga harus realistis dengan keadaan saat ini,” tutup Muksin. (RS/Red)
