Sofifi, Haliyora
Rapat Paripurna DPRD Provinsi Maluku Utara untuk mendengarkan laporan hasil temuan Tim Pansus LKPJ, pada Kamis (20/05/2021) terpaksa ditunda, menunggu gubernur kembali dari Jakarta. Penundaan tersebut atas permintaan sejumlah anggota DPRD yang mengendaki gubernur harus hadir dalam paripurna LKPJ.
Ketua DPRD Malut, Kuntu Daud menjelaskan, Gubernur Malut KH. Abdul Gani Kasuba (AGK), sebelumnya sudah menitip pesan melalui dirinya untuk disampaikan kepada seluruh anggota DPRD bahwa gubernur tidak dapat mengikuti paripurna, pada Kamis (20/05/2021), karena berada di Jakarta atas undangan Kemendagri.
“Gubernur sudah meminta izin untuk sampaikan ke teman-teman anggota DPRD bahwa beliau dia tidak bisa hadir, dan beliau menunjuk pak Wagub menghadiri paripurna. Namun setelah dimualinya rapat, sejumlah anggota meminta agar paripurna ditunda dulu menunggu pak gub datang baru dilaksanakan, makanya ditunda,” jelas Kuntu.
Dikatakan, permintaan penundaan paripurna tersebut karena masalah yang akan dibahas sesuai laporan tim Pansus adalah menyangkut anggaran Covid-19 yang bersumber dari hasil refocusing anggaran di SKPD.
“Nah, karena pak gub sebagai ketua Satgas Covid-19 makanya diminta hadir untuk menjelaskan dana Covid-19 yang dipertanyakan anggota DPRD. Begitu pula beberapa kepala SKPD yang ikut pak gub ke Jakarta itu juga harus hadir untuk melaporkan dana tersebut,” terangnya.
Kuntu menyebut banyak pimpinan SKPD yang tidak hadir dalam paripurna, sehingga dikhawatirkan tidak ditemukan jawaban yang diharapkan terkait anggaran Covid-19 yang dipersoalkan.
“Ini yang menjadi keberatan teman-teman pansus LKPJ DPRD, sehingga kita bersepakat paripurna ini ditunda sampai ada gubernur beserta beberapa kepala SKPD datang baru dilakukan,” tutup Kuntu. (Sam-1)
