Menganggap Difitnah, Kadisperindag Kota Ternate Angkat Bicara

- Editor

Rabu, 16 Oktober 2019 - 20:52 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

TERNATE – Haliyora.com, Masalah pengusutan pajak retribusi yang diberitakan beberapa media cetak terbitan tanggal 16 Oktober 2019, diklarifikasi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Ternate.

Terdapat beberapa hal yang diklarifikasi Kepala Disperindag, Nuryadin Rahman, terkait dengan data-data yang diberitakan. Salah satunya adalah soal data Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Ternate tahun 2017, yang merujuk pada retribusi lapak, kios dan ruko yang dikelola Disperindag. Diberitakan bahwa terdapat 544 wajib retribusi yang melakukan pembayaran tanpa Surat Ketetapan Pembayaran Retribusi Daerah (SKRD). Menurut Nuryadin, hampir seluruh data yang dimuat itu tidak sesuai dengan fakta yang ada dalam hasil temuan BPK.

Nuryadin menerangkan, bahwa pada tahun 2017 itu terjadi transisi, yaitu penggabungan Dinas Pasar ke dalam Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang mengakibatkan terjadinya relokasi bangunan gedung pasar yang baru. Disperindag sebagai pengelola pasar, harus melakukan pemutakhiran dan validasi data untuk menyesuaikan dengan kode register bangunan gedung yang baru.

Hal itu dilakukan karena retribusi disetorkan secara elektronik melalui bank. Sesuai aturan yang diterapkan oleh pihak bank, registrasi harus dilakukan secara berurutan berdasarkan bangunan/gedung dan kontrak tidak bisa diterbitkan berdasarkan registrasi nomor bangunan sebelumnya.

Sehingga, untuk memenuhi permintaan bank itu, pada tahun 2017, terdapat kurang lebih 544 (limaratus empatpuluh empat) kontrak bangunan kios/lapakyang belum diterbitkan. Tetapi, untuk pembayaran retribusi, Disperindag mengeluarkan Tanda Bukti Pembayaran (TBP), yang menurut Nuryadin, berkedudukan hukum sama dengan SKRD.

“Dan pajak retribusi dari kurang lebih 544 lapak, dengan nilai sebesar 5 milyar lebih itu, telah disetorkan ke kas daerah, lengkap dengan TBP tadi,” ujar Nuryadin.

Lebih jauh, Nuryadin menjelaskan bahwa dari hasil pemerikaan BPK, tidak ditemukan adanya penyelewengan dan penggelapan dalam pengelolaan dana hasil retribusi.

BACA JUGA  Pelayaran Kapal Penumpang Trayek dari Kupal dan Babang Dihentikan

“BPK tidak menyebutkan adanya penyelewengan, penggelapan dan penggunaan dana. Hanya saja terdapat kesalahan administasi, yaitu tidak membuat SKRD. Tapi kami membuat TBP dan bukti penyetorannya terlampir,” tegas Nuryadin sambil menunjukkan draf laporan hasil pemeriksaan BPK tahun 2017.

Sementara itu, terkait dengan pemberitaan tentang pengelola kios koperasi/ KSU, dia berpendapat bahwa hal tersebut bukan berada di bawah kewenangan  Disperindag, tetapi di Dinas Koperasi dan UKM. Sehingga berita tersebut diklaim sebagai fitnah oleh Nuryadin.

Untuk diketahui, Nuryadin Rahman, merupakan salah satu tokoh muda yang saat ini tengah mengkampanyekan diri untuk menjadi bakal calon Walikota Ternate. Karenanya, ia berasumsi bahwa pemberitaan menyangkut dirinya yang  dianggap menyeleweng dari prinsip-prinsip jurnalistik, disinyalir sebagai bagian dari pembunuhan karakter.

“Saya tak tinggal diam. Saya bersama kawan-kawan praktisi hukum akan melakukan pengkajian secara mendalam atas berita-berita tersebut, untuk selanjutnya diproses secara hukum,” pungkasnya. (al)

Berita Terkait

Hasil Asesmen Kadis PUPR Morotai Sudah Keluar, Siapa yang Bakal Dilantik ?
TPP ASN Morotai Belum Dibayar, Ini Penjelasan Pj Bupati
Segera, 40 Pimpinan OPD Bakal Dievaluasi Plt Gubernur Malut
Ada SiLPA Rp 20 Miliar, Pemkab Halsel Komitmen Tuntaskan RSP Pulau Makian
Akun SIPD Diblokir, Pemprov Malut Merespon
Hari Pertama Berkantor, Pj Bupati Morotai ‘Warning’ Pimpinan OPD
Baru 4 OPD di Pemprov Malut yang Ajukan RUP ke Portal Lelang
Pembayaran TPP ASN di Sula Tunggu Rekomendasi Mendagri
Berita ini 17 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 16 April 2024 - 21:54 WIT

Hasil Asesmen Kadis PUPR Morotai Sudah Keluar, Siapa yang Bakal Dilantik ?

Selasa, 16 April 2024 - 21:34 WIT

TPP ASN Morotai Belum Dibayar, Ini Penjelasan Pj Bupati

Selasa, 16 April 2024 - 21:29 WIT

Kasus Penganiayaan Ketua PPK Garut di Halsel Naik Status

Selasa, 16 April 2024 - 18:56 WIT

Segera, 40 Pimpinan OPD Bakal Dievaluasi Plt Gubernur Malut

Selasa, 16 April 2024 - 18:51 WIT

Ada SiLPA Rp 20 Miliar, Pemkab Halsel Komitmen Tuntaskan RSP Pulau Makian

Selasa, 16 April 2024 - 13:11 WIT

Bulan Mei, CJH Morotai Diberangkatkan ke Tanah Suci

Selasa, 16 April 2024 - 12:59 WIT

Akun SIPD Diblokir, Pemprov Malut Merespon

Selasa, 16 April 2024 - 10:45 WIT

Hari Pertama Berkantor, Pj Bupati Morotai ‘Warning’ Pimpinan OPD

Berita Terbaru

Pj Bupati Umar Ali

Headline

TPP ASN Morotai Belum Dibayar, Ini Penjelasan Pj Bupati

Selasa, 16 Apr 2024 - 21:34 WIT

Kasat Reskrim Polres Halsel, Iptu Ray Sobar

Headline

Kasus Penganiayaan Ketua PPK Garut di Halsel Naik Status

Selasa, 16 Apr 2024 - 21:29 WIT

Plt Gubernur Malut M. Al Yasin Ali saat diwawancarai wartawan, Kamis (01/02/2024).

Headline

Segera, 40 Pimpinan OPD Bakal Dievaluasi Plt Gubernur Malut

Selasa, 16 Apr 2024 - 18:56 WIT

error: Konten diproteksi !!