Sofifi, Maluku Utara – Di balik angka-angka capaian pembangunan, Pemerintah Provinsi Maluku Utara mencoba membaca denyut kehidupan warganya sepanjang 2025. Ada kabar menggembirakan, namun juga catatan yang tak bisa diabaikan.
Mewakili Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda, Wakil Gubernur Sarbin Sehe menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD di Sofifi, Jumat (27/3/2026).
Dalam pemaparannya, Sarbin menegaskan bahwa LKPJ bukan sekadar laporan formal tahunan, melainkan cermin akuntabilitas pemerintah daerah atas kerja-kerja pembangunan yang langsung dirasakan masyarakat.
“Dokumen ini memuat gambaran utuh penyelenggaraan pemerintahan daerah selama satu tahun, mulai dari kondisi daerah hingga capaian pembangunan,” ujarnya.
Sepanjang 2025, Maluku Utara yang terdiri dari wilayah kepulauan dengan 975 pulau menghadapi tantangan geografis sekaligus peluang besar. Dengan jumlah penduduk sekitar 1,39 juta jiwa dan dominasi usia produktif mencapai 68,40 persen, daerah ini menyimpan potensi ekonomi yang terus digerakkan.
Hasilnya mulai terlihat. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat dari 71,84 menjadi 72,52. Angka kemiskinan juga turun dari 6,03 persen menjadi 5,81 persen, indikasi bahwa program perlindungan sosial dan pemberdayaan mulai menyentuh masyarakat.
Di sektor ekonomi, pertumbuhan melonjak signifikan dari 13,73 persen menjadi 34,17 persen. Kenaikan ini didorong aktivitas industri pengolahan, perdagangan, serta investasi yang semakin bergeliat. Dampaknya, pendapatan per kapita masyarakat ikut naik dari Rp 71,5 juta menjadi Rp 96,01 juta.
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!