Sofifi, Haliyora
Sekretaris DPD PDIP Maluku Utara, Asrul Rasyid Ichsan meminta Gubernur Maluku Utara KH. Abdul Gani Kasuba (AGK) agar menggunakan hak prerogatifnya untuk mengevaluasi pimpinan SKPD lingkup Provinsi Malut.
Kepada Haliyora, pada Selasa ( 18/05/2021), Asrul mengatakan gubernur harus berani menggunakan hak proregatifnya tanpa diintervensi oleh siapapun untuk mengevaluasi kembali pembantu-pembantunya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Katanya, hal itu diperlukan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan Provinsi Maluku Utara yang baik untuk mewujudkan Clean Goverment (Pemerintahan yang Bersih) dan Good Governance (Pemerintahan yang baik).
“Gubernur harus berani bersikap memilih kepala SKPD yang memiliki integritas, kejujuran, dan track record yang baik. Dalam dua tahun kepemimpinan AGK terlihat ada indikasi beberapa SKPD memperkaya diri sendiri dengan mempertontonkan kemewahannya di tengah rakyat yang dililit kesengsaraan karena pandemic Covid-19,” ujar Asrul.
Menurut Asrul, mempertontonkan kemewahan di tengah-tengah penderitaan masyarakat tentu sangat menyayat hati rakyat di tengah pandemi Covid-19 dengan situasi ekonomi yang tidak menentu.
“Ada cerita yang beredar di masyarakat bahwa ada pimpinan SKPD memiliki rumah super mewah dengan fasilitas lift di dalamnya. Sebagai Gubernur harus peka, tidak boleh diam, nanti publik akan menilai gubernur lemah dalam leadership. Ini hal yang serius,” tandasnya.
Selain itu, sambung dia, di tenggarai adanya faksi-faksi di dalam pemerintahan yang masing-masing hanya memperjuangkan kepentingan kelompoknya. Dampaknya sudah pasti kepentingan publik dalam pelayanan pembangunan menjadi terbengkalai.
“Banyaknya isu monopoli proyek harus menjadi perhatian serius gubernur, termasuk indikasi kepala SKPD yang sekaligus menjadi kontraktor beberapa proyek besar. Ini merusak citra gubernur,” imbuhnya.
Asrul juga mengapresiasi sikap gubernur yang melakukan rolling beberapa waktu lalu, serta meminta dinamika yang terjadi belakangan ini harus menjadi pintu masuk gubernur untuk mengevaluasi SKPD-nya.
“Dinamika ini harus menjadi pintu masuk Gubernur mengevaluasi pembantunya yang tidak tertib untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, pemerintahan yang responsif, bebas dari KKN,” harap Asrul.
Asrul menyarankan kepada gubernur bersama aparat hukum baik Polda atau Kejati melakukan evaluasi terhadap semua Kepala SKPD yang kekayaannya tiba-tiba melonjak drastis sejak menjabat. Begitupun Kepala SKPD yang sudah menjabat lebih dari empat tahun agar dilakukan penyegaran.
“Setiap pemimpin yang teguh dalam kebenaran akan dikenang rakyatnya sepanjang masa, sedangkan pemimpin yang lemah dalam kebenaran akan menjadi catatan buruk sepanjang cerita,” pungkas Asrul menutup. (Red-1)
