Sofifi, Maluku Utara – Kenaikan angka pengangguran di Maluku Utara menjadi alarm serius bagi pemerintah daerah. Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe, meminta organisasi perangkat daerah (OPD), khususnya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, segera mengambil langkah konkret untuk mengendalikan situasi tersebut.
Dalam rapat paripurna DPRD terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 2025, Jumat (27/3/2026), Sarbin mengungkapkan bahwa tingkat pengangguran meningkat dari 5,8 persen menjadi 6,8 persen.
“Angka pengangguran kita naik. OPD terkait harus segera melakukan mitigasi, terutama terhadap pengangguran terbuka,” tegasnya.
Sarbin menjelaskan, lonjakan angka pengangguran dipicu oleh kondisi sejumlah perusahaan yang merumahkan karyawan, meskipun belum sampai pada tahap pemutusan hubungan kerja (PHK).
Fenomena ini tidak terjadi di satu sektor saja, melainkan meluas di berbagai bidang usaha. Dampaknya, ribuan pekerja berada dalam posisi tidak pasti, tidak bekerja, namun juga belum resmi diberhentikan.
Kondisi ini, menurutnya, secara langsung memperbesar angka pengangguran terbuka di Maluku Utara.
Lebih jauh, Sarbin mengingatkan adanya tekanan tambahan dari faktor eksternal yang berpotensi memperburuk situasi ketenagakerjaan.
Mulai dari fluktuasi harga bahan bakar minyak (BBM), hingga kebijakan nasional terkait pengurangan produksi di sektor pertambangan, dinilai akan berdampak signifikan terhadap serapan tenaga kerja. “Ini pasti berdampak pada tenaga kerja. Dalam beberapa bulan kedepan, potensi peningkatan pengangguran masih bisa terjadi,” ujarnya.
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!