Sofifi, Maluku Utara – Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda melontarkan kritik keras dan tanpa tedeng aling‑aling (jujur apa adanya) kepada jajaran birokrasi provinsi. Di tengah harapan besar ASN mendapatkan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) tepat waktu, pembayaran yang mestinya turun pada 5 Maret 2026 justru tertunda.
Menurut gubernur, akar masalahnya bukan pada kurangnya anggaran, melainkan pada buruknya koordinasi di antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang masih terjangkiti ego sektoral.
Bukannya harmonis, Gubernur Sherly mengungkapkan kepada wartawan di lobi kantor Gubernur Gosale Puncak, Senin (9/3/2026), bahwa saat diminta koordinasi antar OPD, respons yang diterima justru lamban dan berputar‑putar di birokrasi internal. “Sepatutnya koordinasi lintas dinas berjalan lanca, tapi itu tidak dilakukan,” tegasnya.
Koordinasi yang seharusnya sederhana itu kini berdampak pada pembayaran TPP dua bulan terakhir (Januari–Februari). Padahal, menurut Gubernur, masalah ini harusnya diperjuangkan oleh pimpinan OPD sendiri.
Selain urusan keterlambatan pencairan, ASN Pemprov Maluku Utara kini menghadapi kenyataan pahit: nilai TPP menurun drastis di 2026. Penyesuaian ini diatur lewat Pergub Malut No. 3 Tahun 2026, yang membagi TPP berdasarkan beban kerja, prestasi, lokasi, kondisi kerja, dan indikator objektif lainnya.
Tetapi jika dibandingkan Peraturan Gubernur 2025, hampir semua golongan mengalami pemotongan besar. Contohnya: Staf Ahli Gubernur turun dari Rp 15,2 juta menjadi Rp 8,1 juta. Kemudian Asisten Sekda dari Rp 17,3 juta menjadi Rp 9,4 juta, Kepala Biro/OPD besar juga dipangkas hampir setengahnya. Bahkan jabatan terendah hanya menerima sekitar Rp 2,6 juta.
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!