Ternate, Maluku Utara – Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Ternate meminta Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, segera mengambil langkah strategis dengan berkoordinasi bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) guna menyelesaikan tunggakan Dana Bagi Hasil (DBH) untuk 10 kabupaten/kota di Maluku Utara.
Selama ini, gubernur dinilai lebih banyak melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat untuk urusan lain, sementara penyelesaian DBH tidak menjadi prioritas.
Hal tersebut disampaikan Ketua Fraksi Golkar DPRD Kota Ternate, M. Syaiful, saat ditemui di kantor DPRD Kota Ternate, Rabu (26/11/2025).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Ini sebenarnya menjadi tugas pemerintah provinsi, dalam hal ini gubernur, untuk menindaklanjuti dan membangun skema komunikasi dengan Kemendagri agar tunggakan DBH di 10 kabupaten/kota bisa segera diselesaikan,” ujar Syaiful.
Halaman : 1 2 Selanjutnya
