Pernyataan tersebut sontak membuat suasana rapat menjadi tegang. Sejumlah anggota Pansus menilai pengakuan itu memperlihatkan adanya cacat prosedur dalam proses perencanaan pinjaman yang nilainya mencapai miliaran rupiah.
“Ini sangat janggal. Bappeda seharusnya menjadi garda depan dalam setiap perencanaan pembangunan, apalagi yang melibatkan pinjaman daerah. Kalau Bappeda saja tidak tahu, berarti ada yang disembunyikan,” tegas salah satu anggota Pansus dengan nada kritis.
Pansus menilai, perencanaan tanpa melibatkan Bappeda bisa menjadi indikasi kuat adanya pelanggaran tata kelola keuangan daerah dan penyimpangan prosedur perencanaan pembangunan.
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!