Oleh karena itu, pihaknya meminta Pemkot Ternate harus serius persoalan tersebut. “Kami meminta Pemkot harus serius tangani ini, jika aksi mogok kerja dilakukan dan TPA itu ditutup, maka akan sangat berdampak di pusat kota, sampah tertumpuk di mana-mana,” tegas Syaiful.
Syaiful juga menyoroti aspek pengelolaan keuangan daerah, meski Pemkot rutin memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) setiap tahun.
“Saya beranggapan begini, WTP ini kalau bisa jangan dilihat hanya dari surplus dan defisit, tapi soal bagaimana pengelolaan keuangan. Soal pembayaran paling tidak harus tepat waktu, itu baru bisa dikategorikan sebagai WTP yang hakiki. Kalau hari ini cuman ukur defisit dan surplus, terus hak-hak orang dibayar terlambat, bisa menyebabkan keterlambatan menghambat pembagunan di kota Ternate” pungkasnya. (Mg01/Red2)
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!