Daruba, Maluku Utara – Kepala Inspektorat Kabupaten Pulau Morotai, Marwanto P. Soekidi, menilai pengelolaan anggaran oleh Badan Pengelolan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) di masa kepemimpinan Suriani Antarani selama dua tahun terakhir tidak wajar.
Menurut Marwanto, total anggaran yang dikelola BPKAD sejak 2023 hingga 2024 mencapai Rp 19,8 miliar, tidak proporsional. “Tidak wajar walaupun ada kepentingan Pemda di situ. Tetap nggak wajar, jika satu dinas atau badan (OPD) mengelola anggaran sebesar itu,” tegas Marwanto kepada wartwan, Jum’at (2/5/2025).
Marwanto menyoroti salah satu pos anggaran yang dinilai tidak masuk akal adalah belanja makan dan minum. Pada tahun 2023 anggaran untuk konsumsi ini lebih dari Rp 2,8 miliar, naik menjadi Rp 3,5 milar tahun 2024, sehingga total selama dua tahun menembus Rp 6,3 miliar. “Itu makan minum OPD loh, bukan makan minum Pemda. Di situ 3,5 miliar, kan nggak wajar. Mau tiap hari makan pizza juga nggak mungkin habis segitu,” singgungnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Halaman : 1 2 3 Selanjutnya
