Kebijakan yang terlihat lebih memprioritaskan Halut dan Halbar ini menimbulkan stigma negatif di kalangan masyarakat. Banyak yang mengkritik keputusan gubernur yang terkesan pilih kasih dan mengabaikan daerah-daerah lain yang juga berkontribusi besar terhadap penerimaan DBH.
Terkait penyaluran DBH, Gubernur Sherly Tjoanda menyatakan bahwa tahun ini Pemprov telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 190 miliar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025. Meskipun saldo kas daerah saat ini hanya sekitar Rp 170 miliar, Gubernur berkomitmen untuk memastikan bahwa DBH kabupaten/kota dapat dibagi secara profesional dalam sisa waktu 8 bulan ke depan.
“Karena ini hanya angka uangnya belum ada, dan uangnya masuk setiap bulan lewat Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Jadi, kita akan bayar juga dengan cara mencicil,” ungkap Sherly, usai pertemuannya dengan perwakilan 10 kabupaten/kota di Hotel Sahid Bella, Ternate, Kamis (24/4/2025).
Lebih lanjut, Sherly menjelaskan bahwa setiap kabupaten/kota akan mendapatkan alokasi sebesar Rp 15 miliar pada tahun 2025 ini. Pembayaran bisa dilakukan sekaligus atau dicicil dua hingga tiga kali, tergantung pada kondisi kas Pemprov.
“Gubernur juga mengindikasikan bahwa Pemprov hanya dapat menyalurkan DBH setiap bulan antara Rp 16 miliar hingga Rp 20 miliar. Total tunggakan DBH mencapai Rp 400 miliar yang akumulatif dari tahun 2023 hingga 2024. Dalam pertemuan tersebut, para bupati sepakat untuk menyesuaikan dengan cash flow APBD Pemprov yang mencapai Rp 3 triliun, meskipun saat ini mengalami defisit sebesar Rp 1 triliun,” kata Sherly.
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!