PPPK Taliabu Keluhkan Pemotongan THR, Ini Penjelasan Lengkap Kepala BPKAD 

- Editor

Minggu, 23 Maret 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kepala BPKAD Pulau Taliabu Moh Ridwan Azis

Kepala BPKAD Pulau Taliabu Moh Ridwan Azis

Bobong, Maluku Utara – Pemerintah daerah Kabupaten Pulau Taliabu, diduga memotong tunjangan hari raya (THR) para pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Dugaan pemotongan THR tersebut terkuak setelah sejumlah pegawai PPPK di lingkup Pemkab Pulau Taliabu mengeluhkan adanya pemotongan yang dilakukan tanpa alasan yang jelas. 

Ironisnya, besaran THR yang dipotong itu dengan nilai yang bervariasi. “Ada yang dipotong sebesar 800 ribu bahkan sampai 1 juta rupiah dari total gaji pokok,” ujar salah satu pegawai non ASN (PPPK) yang namanya tidak mau disebut kepada media ini, Minggu (23/03/2025).

Para pegawai PPPK angkatan 2024 ini.menerima THR dengan jumlah bervariasi, mulai dari Rp 2.700.000 hingga Rp 2.900.000. Padahal, secara administratif dan besaran gaji pokok mereka sama. Mereka mempertanyakan alasan uang THR yang seharusnya sama justru diduga dikebiri (potong-red) hingga menyisakan nominal berbeda.  

“Kami sangat kecewa karena THR yang kami terima berbeda, padahal gaji pokok kami sama, seharusnya tidak ada selisih karena status kepegawaian kami setara dan bekerja di instansi pemerintah yang sama,” kesal salah seorang PPPK.

BACA JUGA  Belum Ada PMK, Pembayaran THR ASN di Taliabu Masih ‘Kabur’

Berita Terkait

Wakil Ketua DPRD Ternate : Peralihan PGM jadi RSUD Bukti Kegagalan Walikota Tauhid
Antusias Warga Halut Bangun Jalan Darurat Tanpa Bantuan Pemda jadi Inspirasi
Eks Kadis PUPR Taliabu Tersangka Korupsi MCK Kembali Diperiksa : Kasus Segera Tahap II
Kasus HIV/AIDS di Kota Ternate jadi Temuan Tertinggi di Malut
Soal Kerusakan Lingkungan dan Sampah di Sofifi, DPRD Malut Minta Penjelasan DLH
Disetujui Mendagri, Pemkab Halmahera Selatan Segera Gelar PAW Kades
Pendanaan Kopdes Merah Putih di Maluku Utara Menunggu Edaran Mendagri
Selesaikan Tapal Batas Desa, Pemkab Halsel Gandeng Pihak Ketiga
Berita ini 932 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 28 April 2025 - 22:52 WIT

Wakil Ketua DPRD Ternate : Peralihan PGM jadi RSUD Bukti Kegagalan Walikota Tauhid

Senin, 28 April 2025 - 21:39 WIT

Antusias Warga Halut Bangun Jalan Darurat Tanpa Bantuan Pemda jadi Inspirasi

Senin, 28 April 2025 - 21:26 WIT

Eks Kadis PUPR Taliabu Tersangka Korupsi MCK Kembali Diperiksa : Kasus Segera Tahap II

Senin, 28 April 2025 - 21:20 WIT

Kasus HIV/AIDS di Kota Ternate jadi Temuan Tertinggi di Malut

Senin, 28 April 2025 - 21:17 WIT

Soal Kerusakan Lingkungan dan Sampah di Sofifi, DPRD Malut Minta Penjelasan DLH

Berita Terbaru

Headline

Kasus HIV/AIDS di Kota Ternate jadi Temuan Tertinggi di Malut

Senin, 28 Apr 2025 - 21:20 WIT

error: Konten diproteksi !!