Ini kata diam, akibat Bupati tidak inovasi dan selektif dalam mengangkat seseorang menjadi kepala dinas. “Kalau dilakukan perbandingan antara pertumbuhan ekonomi yang bagus, PDRB baik misalnya, tetapi harus diimbangi dengan IPM. Sementara IPM Halsel tidak bergerak, berada di posisi ketujuh lebih baik dari Haltim dan Halteng. Kalau poisi ke 8 itu Haltim, posisi ke-9 Morotai, dan posisi ke-10 Taliabu. Halsel berada di posisi ke-7, mestinya kita sudah sejajar dengan Tidore atau paling tidak Halteng, yang rancangan UU pemekaran DOB-nya satu,” kata Rustam.
Selain itu, faktor ini juga dipengaruhi oleh kurang lihainya OPD seperti Dinas Nakertrans yang tidak serius mengelola validasi data Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).
“Memang ada variabel-variabel lain soal IPM, tapi soal data perusahaan mereka (Kadis) harus mengantongi itu. Nah, mereka kan tidak bisa menyajikan berapa data tenaga kerja lokal baik Halsel, di luar Halsel maupun TKA,” singgungnya.
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!