Abubakar Optimis Pejabat Pemprov Malut Siap Jemput Visi Besar Gubernur Baru

- Editor

Rabu, 12 Februari 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Pj Sekprov Maluku Utara Abubakar Abdullah

Pj Sekprov Maluku Utara Abubakar Abdullah

Sofifi, Maluku Utara – Pemerintah Provinsi Maluku Utara pada akhir tahun 2023 lalu diguncang kasus korupsi yang menyeret Gubernur Abdul Gani Kasuba (AGK).

Gubernur 2 periode ini ditangkap tangan oleh KPK pada pekan kedua bulan Desember 2023, di salah satu hotel di Jakarta. Kasus ini menghebohkan publik Indonesia dan mencoreng citra Pemprov Maluku Utara (Maluku Utara).

Untuk memulihkan situasi tersebut, Pj Gubernur Malut Samsudin A. Kadir dan Pj Sekda Abubakar Abdullah terus melakukan perbaikan tata kelola pemerintahan.

Dalam wawancaranya bersama wartawan Haliyora.id, Pj Sekda Maluku Utara Abubakar Abdullah mengungkapkan, semenjak ia dan Samsuddin A. Kadir mengisi jabatan strategis di pemerintahan transisi ini, keduanya selalu membangun kolaborasi yang baik. Kolaborasi ini guna mengembalikan kepercayaan publik yang sempat terpuruk pasca kasus korupsi AGK serta sejumlah pejabat Pemprov.

BACA JUGA  Disnakertrans Ternate : Hingga Agustus, 2.560 Orang Ajukan Kartu Pencaker

Kolaborasi yang baik ini yaitu dengan menciptakan birokrasi harmonis, sehingga ada perubahan yang signifikan di lingkungan Pemprov Malut. “Jadi ada satu mindset birokrasi, ada kepercayaan, kebersamaan, karena sebelum itu kita dilanda satu situasi yang tidak kondusif, dari situ masuklah satu situasi yang sangat positif,” tutur Abubakar Abdullah, Rabu (12/02/2025).

Berita Terkait

5 Desa di Halmahera Selatan Dikepung Banjir, Berikut Total Rumah dan Jumlah Warga yang Terdampak
Kasus Kredit Macet BPRS Halmahera Selatan Bakal Digiring ke KPK
Rakor Pengelolaan BOS dan Sosialisasi BOSDA Tahun 2025, Gubernur Sherly Tegaskan Ini
Aktivitas Meningkat Jelang Lebaran, Syahbandar Morotai : Kapal Bisa Operasi atau Tidak Tergantung BMKG
Komisi I DPRD Malut Dukung Gubernur Sherly Rombak Kabinet, Tapi dengan Syarat Ini
THR PPPK tak Sesuai Gaji Pokok, Begini Penjelasan Pemda Halmahera Selatan
Jelang Idul Fitri, Aktivitas Penumpang dan Kendaraan di Pelabuhan Feri Daruba Meningkat
Perkara Utang yang Seret Nama Walikota Ternate Dicabut, Pengacara Penggugat Ingatkan Ini 
Berita ini 166 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 23 Maret 2025 - 01:05 WIT

5 Desa di Halmahera Selatan Dikepung Banjir, Berikut Total Rumah dan Jumlah Warga yang Terdampak

Minggu, 23 Maret 2025 - 00:31 WIT

Kasus Kredit Macet BPRS Halmahera Selatan Bakal Digiring ke KPK

Sabtu, 22 Maret 2025 - 21:38 WIT

Rakor Pengelolaan BOS dan Sosialisasi BOSDA Tahun 2025, Gubernur Sherly Tegaskan Ini

Sabtu, 22 Maret 2025 - 21:08 WIT

Aktivitas Meningkat Jelang Lebaran, Syahbandar Morotai : Kapal Bisa Operasi atau Tidak Tergantung BMKG

Sabtu, 22 Maret 2025 - 20:53 WIT

Komisi I DPRD Malut Dukung Gubernur Sherly Rombak Kabinet, Tapi dengan Syarat Ini

Berita Terbaru

Praktisi Hukum, Sarwin Hi. Hakim

Headline

Kasus Kredit Macet BPRS Halmahera Selatan Bakal Digiring ke KPK

Minggu, 23 Mar 2025 - 00:31 WIT

error: Konten diproteksi !!