Kendati begitu, dirinya tak menampik bahwa salah satu faktor SPI Pemprov Maluku Utara jeblok di angka 57,4 persen karena kasus korupsi yang melibatkan mantan Gubernur AGK. Hal ini sangat berpengaruh pada persepsi publik.
“Jadi zona integritas itu ada sembilan area termasuk pelayanan, dan seterusnya melakukan pelayanan publik secara baik, bangun unit tolak gratifikasi di semua OPD, misalnya proses lelang secara online sehingga tidak lagi terjadi, kalau mereka betul-betul lakukan saya yakin tidak ada korupsi,” pungkasnya.
Terpisah, Pj Sekda Maluku Utara Abubakar Abdullah mengatakan, hasil SPI 2024 yang diperoleh ini menjadi penyemangat bagi Pemprov untuk melakukan pembenahan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Ini juga harus menjadi cermin seperti MCP KPK yang awalnya hanya 49 persen bisa naik melampaui ekspektasi di angka 84 persen. Sementara kita juga di sodorkan dengan poin SPI Pemprov Malut berada pada zona merah atau rentan. Kita berharap dengan pengalaman yang ada optimisme agar bisa memenuhi ekspektasi agar bisa keluar dari zona rentang ke zona hijau. Kita mulai hari ini, kita berharap Inspektorat untuk mengambil langkah secepatnya sehingga masalah ini bisa teratasi,” pungkasnya. (RS/Red)
