Akademisi Unkhair Soroti SPI KPK untuk Maluku Utara : Semua OPD Harus Bersinergi

- Editor

Selasa, 4 Februari 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Irfan Zamzam

Irfan Zamzam

Di lain pihak, Pemerintah Provinsi Maluku Utara sudah berupaya keras merubah persepsi masyarakat soal korupsi dengan melakukan pembenahan dan pencegahan. Terbukti, MCP KPK naik dari zona rentan ke zona terjaga dengan poin di atas 78 persen. “Jadi ada peningkatan yang cukup signifikan nanti kita lihat di tahun 2025, apakah dengan penilaian MCP KPK yang naik cukup bagus, apakah poin SPI bisa berada pada zona terjaga atau tidak,” katanya.

Sementara, untuk transparansi, kata dosen Fakultas Ekonomi ini, masih banyak OPD di Pemprov yang tidak melaksanakannya berdasarkan aturan. Hal ini disebabkan karena OPD masih mendapatkan tekanan atau intervensi dari pihak-pihak di luar pemerintahan. “Penilaian suap, pungli, informasi publik juga belum memadai, sehingga kedepannya yang harus dilakukan adalah pencanangan zona integritas,” harap Irfan

BACA JUGA  Mohtar Adam : KPU Maluku Utara tak Mampu Rumuskan Tema Ekonomi di Debat Perdana Pilgub

“Kalau ini semua diberlakukan kepada semua OPD dan menandatangani pakta integritas maka dia harus tunduk kepada peraturan perundang-undangan, kalau tidak tunduk maka dia harus dimutasi atau demosi bila perlu dia dipecat, jadi gubernur baru harus lakukan ini,” sambungnya.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Kata dia, pemerintahan yang baru nanti diharapkan semua OPD harus bersinergi dalam hal pelayanan pada masyarakat meskipun ini merupakan tantangan terberat.

“Karena harapan dari SPI ini agar kita ikhtiar berjaga hal-hal yang tidak bisa dilakukan dan bertentangan dengan perundang-undangan harus kita jaga, dan saya optimis Pemprov Malut bisa melakukan perbaikan,” tutur Irfan.

BACA JUGA  Anggota DPRD Malut Jasmin Rainu Desak Tuntaskan Masalah Proyek LPT

Dirinya juga mengapresiasi para responden yang tidak diintervensi oleh pihak manapun soal SPI. Begitu juga penilaian yang dilakukan KPK berdasarkan random.

“Kalau ada media yang menulis Maluku Utara Provinsi terkorup di Indonesia itu salah, karena ini masih dalam konteks persepsi. Jadi persepsi itu merupakan pandangan seseorang, dia lihat, dia merasakan, atau bisa saja dia dengar, bisa saja dia mengalami langsung, kalau terkait korupsi nilainya harus pasti, karena ini masih sebatas persepsi,” terang Irfan.

Berita Terkait

Ini Upaya Pemkot Ternate Jaga Stabilitas Pangan Jelang Idul Fitri
Inspektorat : Hampir Semua Desa di Morotai Terindikasi Korupsi
Kasus Pemukulan Wartawan, Polres Ternate Bakal Jerat Pelaku Lain
DPRD Ternate Minta Benahi Sistem Drainase Kawasan Pandara Kananga
Mancing di Rumpon Buang Jiwa, Seorang Nelayan Morotai Dikabarkan Hilang
Harga Cabai Meroket, Pemkot Ternate Diminta Segera Intervensi Pasar
Tegas, Polda Malut tak Tolerir Aksi Premanisme Berkedok Ormas
Kepala DLH Halut : Penanganan Eceng Gondok di Danau Galela Butuh Kolaborasi Bersama
Berita ini 122 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 18 Maret 2025 - 18:03 WIT

Ini Upaya Pemkot Ternate Jaga Stabilitas Pangan Jelang Idul Fitri

Selasa, 18 Maret 2025 - 18:00 WIT

Inspektorat : Hampir Semua Desa di Morotai Terindikasi Korupsi

Selasa, 18 Maret 2025 - 17:49 WIT

Kasus Pemukulan Wartawan, Polres Ternate Bakal Jerat Pelaku Lain

Selasa, 18 Maret 2025 - 16:30 WIT

DPRD Ternate Minta Benahi Sistem Drainase Kawasan Pandara Kananga

Selasa, 18 Maret 2025 - 15:51 WIT

Mancing di Rumpon Buang Jiwa, Seorang Nelayan Morotai Dikabarkan Hilang

Berita Terbaru

Kepala Inspektorat Pulau Morotai, Marwanto P. Soekidi

Headline

Inspektorat : Hampir Semua Desa di Morotai Terindikasi Korupsi

Selasa, 18 Mar 2025 - 18:00 WIT

error: Konten diproteksi !!