Di sisi lain, pulau-pulau kecil berpenghuni yang mengalami kepadatan penduduk yang tinggi, namun ekonominya mengalami perlambatan bahkan cenderung menjadi pulau miskin seperti Makian, Kayoa, Kasiruta, Batang Dua, Moti, Hiri, Loloda dan pulau kecil lainnya belum menjadi bagian penting dari resolusi pembangunan gugus pulau di negara kepulauan.
Pilkada 2024, kata Mochtar, memiliki tantangan yang strategis bagi warga Maluku Utara untuk menentukan pilihan pada pemimpin yang berkontestasi pada 27 November 2024, dengan mendalami Visi Misi dan prioritas pembangunan yang diajukan sebagai garansi dalam proses penyerahan amanah kepemimpinan 5 tahun kedepan, dengan menguji rekam jejak yang jelas dan terukur demi kesatuan kata dan perbuatan dalam memimpin wilayah dan rekam jejak dari para pemimpin.
Untuk memastikan pilihan Masyarakat Maluku Utara dapat mengatasi problem yang ada maka dibutuhkan akumulasi dalam memilih pemimpin yang memberikan solusi, bukan pemimpin yang melahirkan masalah penuh beban bagi Maluku Utara kedepan.
Adapun problem yang harus diakumulasikan ini seperti pembangunan manusia yang tergambar dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Maluku Utara yang masih dibawah rata-rata nasional, lalu angka partisipasi sekolah dan potret Angkatan kerja yang masih didominasi lulusan SMP mencapai 49 persen dari tenaga kerja yang ada di pasar kerja, kemudian ekonomi yang tumbuh tidak inklusif dari kinerja masyarakat lokal yang belum mampu mengatasi kebutuhan pangan lokal.
“Ada juga karakter masyarakat perkebunan menjadi masyarakat tanaman pangan di sektor pertanian, produksi perkebunan yang bergantung industri di pulau Jawa dan Sulawesi memberikan dampak nilai tambah yang rendah bagi perkebunan Maluku Utara. Berbagai fenomena pembangunan yang belum teratasi menjadi akumulasi dalam memilih pemimpin solusi bukan pemimpin yang melahirkan masalah penuh beban bagi Maluku Utara kedepan,” pungkas akdemisi Unkhair Ternate ini. (RS/Red1)
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!