Keenam, kopra menjadi alat kendali kemiskinan dan nilai tukar petani yang perlu menjadi perhatian. Ketujuh, harga barang konsumsi yang mahal menjadi problem utama kemiskinan pedesaan. Sedangkan yang kedelapan, biaya hidup masyarakat Malut tergolong termahal di Indonesia.
“Jadi mungkin beberapa data itu bisa membantu para calon kepala daerah untuk bisa menyampaikan janji kepada rakyat Malut yang lebih rasional dan terukur, ” tegasnya.
Sementara itu, pada sisi lain, pemerintahan sebelumnya telah gagal mengelola APBD yang melahirkan utang yang cukup tinggi menjadi beban bagi pemerintahan baru hasil Pilkada 2024.
“Sehingga diprediksi utang bawahan mencapai Rp 1,5 triliun, menjadi wajah buruk pemerintahan saat ini yang amburadul dalam tata kelola keuangan. Ini perlu dipikirkan oleh gubernur baru, jangan asal bicara,” pungkasnya. (RS/R2)
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!