Pangan Lokal dalam Cengkraman Industri Tambang

- Editor

Sabtu, 13 Januari 2024 - 14:49 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Aktivitas Industri Pertambangan di bagian hulu: Dok Sahrul Jabidi

Aktivitas Industri Pertambangan di bagian hulu: Dok Sahrul Jabidi

Faisal menduga, ada upaya dan skenario industri pertambangan untuk mendorong warga meninggalkan pemukimannya. Ini adalah sistem yang dibangun industri pertambangan yang didukung oleh pemerintah untuk menghilangkan kampung-kampung atau merelokasi warga. Sebab secara kualitas lingkungan hidup masyarakat baik di darat, udara maupun di laut tidak lagi memberikan dampak yang baik akibat industri pertambangan.

WALHI Maluku Utara secara tegas meminta agar negara mengevaluasi Kembali Proyek Strategis Nasional (PSN), karena PSN di Maluku Utara gagal dalam memberikan kesejahteraan warga yang berada di lingkar tambang. Begitu juga mengevaluasi terhadap Pemerintah Provinsi Maluku Utara maupun Pemerintah Kabupaten dalam hal ini Dinas Kehutanan, karena membiarkan proses penghancuran ekologi terus terjadi, sehingga ruang hidup masyarakat yang semestinya menjadi penyumbangan ekonomi menjadi hilang.

“Jika pengawasan dan evaluasi terus dibiarkan, maka apapun program pemerintah baik pertanian maupun perikanan, gagal. Harus juga ada penindakan terhadap perusahan dan pemerintah yang diduga menghancurkan ekologi lingkungan di Halmahera Tengah,” tegas Faisal.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Norma Yunita Warga Desa Kulo Jaya: Dok Sahrul Jabidi

Konsumsi Pangan Lokal Mulai Sulit

Norma Yunita yang juga warga Kulo Jaya ini, mengatakan kehidupan keluarganya masih lebih baik sebelum perusahaan hadir.

“Walaupun tidak ada uang, masih bisa makan dengan hasil tanaman. Bahkan sebagian lainnya bisa dijual, tapi untuk sekarang memang sudah tidak bisa,” kata dia.

BACA JUGA  Babat Hutan di Kebun Sawit, (Investigasi Kemen LHK di Taliabu)

Dalam sehari, kata Norma harus mengeluarkan uang sebesar Rp 100.000 – Rp 300.000 untuk membeli pisang, ubi dan ikan, sayur sayuran dan air untuk minum.

Untuk beli air galon dalam sehari harus tiga galon seharga Rp 36 ribu. Sementara harga pisang Rp 25.000ubi per gandeng Rp 35.000 yang hanya 4 buah. Belum lagi ditambah dengan harga beras per kilogram Rp 18.000.

Torang (kita) kira kalau ada tambang itu kita sejahtera, tapi ternyata tambah susah. Makan saja sudah susah, beruntung kalau ada uang, kita bisa makan, tapi kalau tidak, ada berarti makan seadanya, terkadang makan pop mie atau telur, pokoknya makan seadanya,” kata Norma.

Untuk memenuhi kebutuhan, Ia hanya mengandalkan pembuatan nyiru (alat tradisional untuk membersihkan beras) untuk bisa mendapatkan uang,  itu pun sangat jarang dibeli orang. Kadang ia harus menghabiskan waktu 2-3 jam untuk menghasilkan satu buah sosiru (sebutan lain dari nyiru).

“Kita jual dengan harga Rp 25.000 per buah, jadi kalau ada yang beli kita sangat bersyukur, tapi kalau tidak, mungkin belum rezeki, jadi sosiru ini hanya terpampang begitu saja,” ucapnya.

BACA JUGA  Cegah Gizi Buruk, Pemerintah Harus Sediakan Dapur Anak Sehat di Setiap Desa

Norma bilang saat ini warga tidak lagi menaruh hidup di sungai itu, karena sudah tercemar.

 “Kalau sudah hujan itu, air sudah mulai naik sampai dalam rumah,” katanya.

Tercatat dalam dua tahun belakangan Kabupaten Halmahera Tengah di landa banjir bandang yang menyebabkan luapan sungai-sungai besar seperti Ake Jira hingga menggenangi lahan maupun pemukiman warga.

Sejauh ini belum ada bantuan dari pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah,  baik itu air bersih maupun bantuan yang lain. Mereka hanya dapat bantuan setiap bulan berupa beras 5 kilogram dan gula 1 kilogram dari PT Tekindo. Di bulan November 2023 hanya sebanyak 36 orang yang dapat bantuan itu, jadi giliran, yang sudah dapat di bulan ini, bulan depan sudah tidak lagi.

“Jadi hanya beras 5 kilogram, ini sekali masak langsung habis, jadi tidak cukup untuk kebutuhan kita, sementara yang keluarga berjumlah 5 orang. Makan pagi dan siang saja sudah habis, belum lagi nanti malam,” sebutnya.

Data Badan Pangan Nasional dalam Indeks Ketahanan Pangan tahun 2022 menyebutkan Maluku Utara memiliki  skor terendah yaitu 58,39.

Sementara berdasarkan Kabupaten secara nasional, Halmahera Tengah berada pada urutan 376 dengan IKP 50,67, dari total 416 Kabupaten yang tersebar di Indonesia.

Berita Terkait

Demokrasi Semu dan Demokrasi Rasional
Demokrasi Idiot, Peta Jalan Baru Demokrasi Rasional (CAT)
Bau Itu Bernama Politik Busuk 
Dahsyatnya Sedekah Subuh
Ibu, Tokoh Sentral Dalam Keluarga
Bertahta di Pohon Khuldi
Perempuan Dalam Bayang-bayang Industri Pertambangan PT IWIP
Keadilan Sosial dalam Sila Kelima Pancasila
Berita ini 170 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 17 April 2024 - 22:30 WIT

Selain Windi, Ada Perempuan Lain yang Disebut di Sidang Kasus Suap AGK

Rabu, 17 April 2024 - 21:55 WIT

Maju di Pilbup Halsel, Putra Obi Ini Bidik Demokrat dan Gerindra 

Rabu, 17 April 2024 - 20:51 WIT

Pemkab Halsel Gratiskan Umroh Untuk 100 Imam Masjid, Anggarannya Rp 4 Miliar

Rabu, 17 April 2024 - 20:35 WIT

Soal Akun SIPD Pemprov Malut Diblokir Kemendagri, DPRD Berbeda Pandangan

Rabu, 17 April 2024 - 19:52 WIT

Tauhid Soleman Kembalikan Formulir Pendaftaran Balon Walikota Ternate ke Gerindra

Rabu, 17 April 2024 - 18:11 WIT

Mislan Syarif, Kandidat Balon Bupati Pertama yang Daftar di Partai Gerindra Taliabu

Rabu, 17 April 2024 - 18:04 WIT

AGK Akui Minta Dinas PUPR dan BPBJ Atur Menangkan Kian di Proyek Halut

Rabu, 17 April 2024 - 17:00 WIT

Saksi Akui Terdakwa Stevi Sering Minta Foto Selfie dengan AGK

Berita Terbaru

error: Konten diproteksi !!