Pangan Lokal dalam Cengkraman Industri Tambang

- Editor

Sabtu, 13 Januari 2024 - 14:49 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Aktivitas Industri Pertambangan di bagian hulu: Dok Sahrul Jabidi

Aktivitas Industri Pertambangan di bagian hulu: Dok Sahrul Jabidi

Aktivitas industri nikel PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) telah memberikan dampak signifikan terhadap lingkungan, sosial dan ekonomi di Halmahera Tengah, khususnya di desa-desa yang berada di lingkar tambang seperti Kulo Jaya.

Riset Perkumpulan Aksi Ekologi dan Emansipasi Rakyat (AEER) pada bulan Juli 2023 menyebutkan, kedatangan PT IWIP membawa perubahan yang signifikan dalam tatanan sosial dan ekonomi di desa-desa terdampak.

Petani-petani setempat terpaksa menjual lahan perkebunannya, dan beralih profesi. Tidak hanya mengurangi tutupan lahan pertanian, perusahaan juga melakukan reklamasi dan penebangan hutan bakau yang memaksa nelayan melaut lebih jauh.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Konsensi di Tengah Hutan

AMAN Maluku Utara menyebutkan, konsesi pertambangan berada di kawasan hutan seluas 72.775 hektar. Dari luas tersebut ada  bagian dari hutan lindung Ake Kobe seluas 35.155 hektar, hutan produksi Terbatas (HPT) 20.210 hektar. Kemudian, hutan produksi tetap 8.886 hektar, dan hutan produksi dikonversi (HPK) 8.524 hektar.

Petani terpaksa menjual lahan perkebunan dan mengurangi tutupan lahan pertanian. Akibatnya petani beralih profesi, termasuk menjadi buruh dan buruh tambang di perusahaan itu.

BACA JUGA  Demokrasi Semu dan Demokrasi Rasional

Serang (43 tahun) menceritakan, ia pernah ditawari oleh perusahaan untuk menjual lahan perkebunan miliknya. Tapi Serang menolak karena harga yang terlalu kecil. Untuk tanahnya, Serang ditawari Rp 6.000 sampai Rp 9.000 per meternya.

Dia mengaku baru akan melepas tanahnya bila Rp 500.000 per meter. Selain itu keinginan menjual tanah juga akibat akses ke lahannya sangat sulit setelah tanah sekeliling terjual dan berpagar.

“Harga ini harga mati, karena semua sudah ada tanaman bulanan di dalamnya,” kata Serang begitu diwawancarai, Minggu 26 November.

Untuk menuju kebun miliknya, Serang harus berjalan kaki kurang lebih  satu jam dari rumahnya. Dia memiliki dua anak. Si bungsu bahkan sudah bekerja di industri pertambangan sejal 2022. Dia mengaku akibat menolak menjual tanah, karir si anak di perusahaan sempat terimbas.

“Gara-gara saya tidak jual lahan saya, sempat anak saya tidak diterima lagi. Jadi kalau kita melawan, bukan berhadapan dengan perusahaan tapi dengan aparat keamanan. Bahkan ketika kita bekerja di kebun, kita dipantau sama mereka,” keluh Serang.

BACA JUGA  Keadilan Sosial dalam Sila Kelima Pancasila

Direktur WALHI Maluku Utara, Faisal Ratuela mengatakan, WALHI Maluku Utara belum memiliki data bahwa adanya warga Desa Kulo Jaya yang menjual lahan kepada perusahaan. WALHI juga baru melakukan advokasi di desa setempat.

Namun, Faisal mengakui bahwa, rata-rata lahan warga yang berada di lingkar tambang dijual kepada perusahaan sebesar Rp 6.000 – 9.000 per meter.

“Kita tidak bisa memaksakan warga agar tidak bisa menjual lahan, karena tidak ada keberpihakan pemerintah terhadap ruang hidup warga, jadi situasi ini yang terjadi,” kata Faisal begitu diwawancarai, Senin 8 Januari 2023.

Faisal menyebutkan, pelepasan hutan untuk aktivitas pertambangan, juga sangat berdampak terhadap lingkungan. Fakta menunjukan bahwa, ketika permukaan tanah digarap, efeknya tanah ikut terseret saat hujan, sehingga sedimentasi yang keluar bukan sedimentasi dari permukaan tanah, tetapi sedimentasi tanah yang mengandung nikel.

“Sistem perampasan ruang hidup oleh pertambangan akan berdampak pada kandungan tanah dan akibatnya juga berdampak pada tumbuh kembangnya produksi pertanian maupun tanaman warga,” kata Faisal.

Berita Terkait

Demokrasi Semu dan Demokrasi Rasional
Demokrasi Idiot, Peta Jalan Baru Demokrasi Rasional (CAT)
Bau Itu Bernama Politik Busuk 
Dahsyatnya Sedekah Subuh
Ibu, Tokoh Sentral Dalam Keluarga
Bertahta di Pohon Khuldi
Perempuan Dalam Bayang-bayang Industri Pertambangan PT IWIP
Keadilan Sosial dalam Sila Kelima Pancasila
Berita ini 170 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 17 April 2024 - 22:30 WIT

Selain Windi, Ada Perempuan Lain yang Disebut di Sidang Kasus Suap AGK

Rabu, 17 April 2024 - 21:55 WIT

Maju di Pilbup Halsel, Putra Obi Ini Bidik Demokrat dan Gerindra 

Rabu, 17 April 2024 - 20:51 WIT

Pemkab Halsel Gratiskan Umroh Untuk 100 Imam Masjid, Anggarannya Rp 4 Miliar

Rabu, 17 April 2024 - 20:35 WIT

Soal Akun SIPD Pemprov Malut Diblokir Kemendagri, DPRD Berbeda Pandangan

Rabu, 17 April 2024 - 19:52 WIT

Tauhid Soleman Kembalikan Formulir Pendaftaran Balon Walikota Ternate ke Gerindra

Rabu, 17 April 2024 - 18:11 WIT

Mislan Syarif, Kandidat Balon Bupati Pertama yang Daftar di Partai Gerindra Taliabu

Rabu, 17 April 2024 - 18:04 WIT

AGK Akui Minta Dinas PUPR dan BPBJ Atur Menangkan Kian di Proyek Halut

Rabu, 17 April 2024 - 17:00 WIT

Saksi Akui Terdakwa Stevi Sering Minta Foto Selfie dengan AGK

Berita Terbaru

error: Konten diproteksi !!