APBD-P 2023 Ditolak Mendagri, DPRD Malut Sebut Sekprov Pembohong

“Setelah kita cek, nyatanya belum masuk, dan akhirnya ditolak oleh Mendagri, itu artinya Sekprov pembohong,” sebutnya.

Tak cuma itu, politisi partai Gerindra ini bahkan mengakui bahwa DPRD sampai kini belum menerima laporan resmi dari Pemprov terkait total nilai anggaran yang digeser dalam APBD perubahan 2023.

“Sampai saat ini nilai yang di geser pada APBD-P yang diusulkan kurang lebih Rp 3 triliun itu kami DPRD belum mengetahuinya. Selama ini rapat Banggar juga data yang kita minta tidak pernah diberikan, selalu alasan begini dan begitu, macam- macam alasanya. Itu artinya kita dibohongi oleh Pemprov,” tandas Sahril. 

Sementara itu, berdasarkan sumber terpercaya Haliyora.id yang tidak mau menyebutkan namanya membeberkan, dokumen APBD-P 2023 ditolak Mendagri karena ada perbedaan data antara Bappeda dan BPKAD. 

“Jadi dua dinas ini memiliki perbedaan data sehingga Sekprov juga bingung, dan akhirnya dokumen tersebut ditolak oleh Mendagri,” bebernya.