Harus ada skema baru yang dirintis pemerintah daerah baik menyiapkan infrastruktur penunjang di setiap pasar agar menjadi solusi mendorong penarikan retribusi PAD
Gufran Mahmud (Ketua Komisi II DPRD Halsel)
Labuha, Maluku Utara- Ketua Komisi II DPRD Halmahera Selatan, Gufran Mahmud menyoroti realisasi penerimaan retribusi PAD di Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop) tahun 2023 yang belum mencapai target.
Pasalnya, hingga memasuki November 2023, realisasi penerimaan di sektor ini baru mencapai Rp 300 juta lebih dari target yang ditetapkan Rp 600 juta.
Akibat penerimaan belum mencapai target seperti yang ditetapkan, Gufran menegaskan pihaknya akan mengevaluasi kembali kinerja Disperindag termasuk kendala di lapangan. Sebab sebagai instansi pengelola retribusi, pihak Disperindagkop berhubungan langsung dengan objek penerimaan berupa jasa dan pasar.
“Pastinya, kami segera mengevaluasi agar di pembahasan APBD 2024 nanti, estimasi target PAD terhadap Disperindagkop jangan terlalu tinggi. Karena tahun sebelumnya juga Disperindagkop belum capai target dalam menggenjot PAD,” kata Gufran Mahmud saat diwawancarai Haliyora.id, Rabu (15/11/2023).
Gufran membeberkan, penarikan retribusi di sejumlah pasar tradisional belum berjalan maksimal. Hal ini dapat dilihat di sejumlah kecamatan di luar pulau Bacan.
Halaman : 1 2 Selanjutnya
