Ternate, Maluku Utara- Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Maluku Utara (PWM), akhirnya membentuk tim investigasi untuk mengungkap ihwal ijazah milik Bupati Halmahera Selatan, Hi Usman Sidik, yang belakangan menjadi perdebatan publik.
Pembentukan tim investigasi dilakukan setelah majelis Hukum dan HAM menggelar rapat kerja yang dipimpin Ketua Majelis Hukum dan HAM Dr, Drs Amin Bendar SH, yang berlangsung di kediaman Burhan Ismail, Minggu (10/09).
Sesuai rilis yang diterima, rapat tersebut dihadiri Wakil Ketua PWM Malut, Dr Aji Deni dan Dr Aziz Hasim, kemudian menunjuk Burhan Ismail sebagai ketua tim investigasi dengan sekretaris Hendra Kadim SH, MH. Sekretaris tim investigasi Hendra Kasim SH, MH, mengungkapkan, tim bentukan majelis Hukum dan HAM ini akan menelusuri ijazah milik Bupati Halsel, Usman Sidik.
Pembentukan tim investigasi lantaran Majelis Hukum dan HAM menerima pengaduan dari salah satu ortom Muhammadiyah yakni Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Maluku Utara beberapa waktu lalu.
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!