Mereka juga merasa bahwa selama ini mereka punya hak-hak yang tidak disampaikan atau belum dibayarkan
Zainab Alting (Kepala Bapenda Malut)
Sofifi, Maluku Utara- Sejumlah anggota DPRD Kabupaten Halmahera Utara (Halut), Kamis (20/7/2023), memboikot Kantor UPT Samsat bersama di Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara. Akibat pemboikotan tersebut membuat pelayanan di kantor Samsat lumpuh total.
Menanggapi hal itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Maluku Utara (Malut), Zainab Alting angkat bicara.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurutnya, aksi yang ditunggangi Komisi II DPRD Halut ini berkaitan dengan tunggakan utang Dana Bagi Hasil (DBH) yang belum dibayarkan oleh Pemprov Malut ke Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara.
“Tadi, saya sudah konfirmasi dengan Ketua Komisi II DPRD Halut, artinya mereka juga merasa bahwa selama ini mereka punya hak-hak yang tidak disampaikan atau belum dibayarkan. Itu memang salah, seharusnya Pemprov Malut, setiap tahun atau setiap triwulan itu sudah harus salurkan DBH,” ujarnya, saat dikonfirmasi Haliyora.id via telepon, Kamis (20/7/2023).
Halaman : 1 2 Selanjutnya
