Buntut Temuan Biaya Perjalanan Dinas, Anggota DPRD Morotai Terus Diburu Jaksa

- Editor

Selasa, 30 Mei 2023 - 20:24 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kejaksaan Negeri (Kejari) Pulau Morotai melakukan pertemuan dengan pimpinan dan anggota DPRD Morotai membahas soal mengembalikan kerugian negara pada kegiatan perjalanan dinas tahun 2020

Kejaksaan Negeri (Kejari) Pulau Morotai melakukan pertemuan dengan pimpinan dan anggota DPRD Morotai membahas soal mengembalikan kerugian negara pada kegiatan perjalanan dinas tahun 2020

Kami tekankan kepada mereka (DPRD) agar dapat menyelesaikan maksimal tepat waktu pada bulan November 2023 nanti

Sobeng Suradal (Kajari Kepulauan Morotai)

Daruba, Maluku Utara- Kejaksaan Negeri (Kejari) Pulau Morotai memberi tenggat waktu kepada pimpinan dan anggota DPRD Morotai untuk mengembalikan kerugian negara pada kegiatan perjalanan dinas tahun 2020.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kepulauan Morotai, Sobeng Suradal mengatakan, temuan penggunaan anggaran Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) tahun 2020 yang belum dikembalikan ini merupakan tanggungjawab Kejari Morotai setelah Inspektorat melimpahkan penagihannya melalui Surat Kuasa Khusus (SKK) ke Kejari dalam hal ini ke bidang Datun sebagai Jaksa Pengacara Negara untuk melakukan penagihan.

Sobeng mengungkapkan, sejauh ini temuan yang sudah dikembalikan anggota DPRD totalnya sekitar Rp 133 juta lebih dari total temuan yaitu sebesar Rp 500 juta, sementara yang belum dikembalikan sebesar Rp 367 juta.

“Yang belum dikembalikan yaitu sebesar Rp 367 juta dari 24 orang yakni 18 anggota DPRD dan 6 orang yang berada di sekretariat dewan,” ungkapnya, Selasa (30/5/2023). 

BACA JUGA  Wakil Ketua DPRD Taliabu : Hasil Monitoring, Banyak Proyek Jalan dan Jembatan Asal Jadi

Menurut Sobeng, sesuai sidang majelis Tim Perbendaharaan Tuntutan Ganti Rugi atau TPTGR di Inspektorat Pulau Morotai, para anggota dan staf di Setwan DPRD ini diberi jangka waktu untuk mengembalikan kerugian tersebut dengan jangka waktu dua (2) tahun. “Jadi dari sejak bulan November 2021 sampai November 2023,” tambah Sobeng.

Berita Terkait

Telisik Sejarah Singkat Hari Anak Nasional
Kenaikan Gaji ASN Akan Diumumkan pada 16 Agustus
DAK 179 Miliar Siap Bangun Infrastruktur Sekolah di Malut, Plt Kadikbud Tegaskan Ini 
Somasi tak Digubris, Pemilik Lahan Lapor Rektorat Unkhair Ternate ke Polda Malut
Badan Pertanahan Halmahera Utara Dapat Kuota 200 Ribu Bidang Tanah Tahun Ini
Menengok Progres Penanaman Rumput Gelora Kie Raha Ternate
Sempat Terhenti, Tahun Ini ADT Mulai Bayar Pajak ke Pemda Taliabu 
Pemprov Malut Salurkan Bantuan ke Korban Banjir di Halteng
Berita ini 266 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 24 Juli 2024 - 01:32 WIT

Telisik Sejarah Singkat Hari Anak Nasional

Rabu, 24 Juli 2024 - 01:09 WIT

Kenaikan Gaji ASN Akan Diumumkan pada 16 Agustus

Selasa, 23 Juli 2024 - 23:56 WIT

DAK 179 Miliar Siap Bangun Infrastruktur Sekolah di Malut, Plt Kadikbud Tegaskan Ini 

Selasa, 23 Juli 2024 - 23:38 WIT

Somasi tak Digubris, Pemilik Lahan Lapor Rektorat Unkhair Ternate ke Polda Malut

Selasa, 23 Juli 2024 - 23:16 WIT

Badan Pertanahan Halmahera Utara Dapat Kuota 200 Ribu Bidang Tanah Tahun Ini

Selasa, 23 Juli 2024 - 20:59 WIT

Pemprov Malut Salurkan Bantuan ke Korban Banjir di Halteng

Selasa, 23 Juli 2024 - 20:41 WIT

Baru Seminggu Diperbaiki, Jalan di Pusat Kota Morotai Berlubang Lagi

Selasa, 23 Juli 2024 - 20:31 WIT

Demo di Kejati Malut, GPM Desak Periksa Walikota Ternate

Berita Terbaru

Hari Anak Nasional 2024. (foto/ANTARA)

Headline

Telisik Sejarah Singkat Hari Anak Nasional

Rabu, 24 Jul 2024 - 01:32 WIT

Foto Ilustrasi gaji ASN (created by fajar)

Ekonomi

Kenaikan Gaji ASN Akan Diumumkan pada 16 Agustus

Rabu, 24 Jul 2024 - 01:09 WIT

error: Konten diproteksi !!