Buntut Temuan Biaya Perjalanan Dinas, Anggota DPRD Morotai Terus Diburu Jaksa

- Editor

Selasa, 30 Mei 2023 - 20:24 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kejaksaan Negeri (Kejari) Pulau Morotai melakukan pertemuan dengan pimpinan dan anggota DPRD Morotai membahas soal mengembalikan kerugian negara pada kegiatan perjalanan dinas tahun 2020

Kejaksaan Negeri (Kejari) Pulau Morotai melakukan pertemuan dengan pimpinan dan anggota DPRD Morotai membahas soal mengembalikan kerugian negara pada kegiatan perjalanan dinas tahun 2020

Kami tekankan kepada mereka (DPRD) agar dapat menyelesaikan maksimal tepat waktu pada bulan November 2023 nanti

Sobeng Suradal (Kajari Kepulauan Morotai)

Daruba, Maluku Utara- Kejaksaan Negeri (Kejari) Pulau Morotai memberi tenggat waktu kepada pimpinan dan anggota DPRD Morotai untuk mengembalikan kerugian negara pada kegiatan perjalanan dinas tahun 2020.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kepulauan Morotai, Sobeng Suradal mengatakan, temuan penggunaan anggaran Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) tahun 2020 yang belum dikembalikan ini merupakan tanggungjawab Kejari Morotai setelah Inspektorat melimpahkan penagihannya melalui Surat Kuasa Khusus (SKK) ke Kejari dalam hal ini ke bidang Datun sebagai Jaksa Pengacara Negara untuk melakukan penagihan.

Sobeng mengungkapkan, sejauh ini temuan yang sudah dikembalikan anggota DPRD totalnya sekitar Rp 133 juta lebih dari total temuan yaitu sebesar Rp 500 juta, sementara yang belum dikembalikan sebesar Rp 367 juta.

“Yang belum dikembalikan yaitu sebesar Rp 367 juta dari 24 orang yakni 18 anggota DPRD dan 6 orang yang berada di sekretariat dewan,” ungkapnya, Selasa (30/5/2023). 

BACA JUGA  Kapal Penumpang Trayek Ternate Diizinkan Berlayar, Tapi Khusus Kapal Ini..!

Menurut Sobeng, sesuai sidang majelis Tim Perbendaharaan Tuntutan Ganti Rugi atau TPTGR di Inspektorat Pulau Morotai, para anggota dan staf di Setwan DPRD ini diberi jangka waktu untuk mengembalikan kerugian tersebut dengan jangka waktu dua (2) tahun. “Jadi dari sejak bulan November 2021 sampai November 2023,” tambah Sobeng.

Berita Terkait

Prabowo Presiden, Gerindra Malut Dorong Kader Terbaik Maju Pilgub
Bawaslu Morotai Sikapi Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu
Kasasi di MA, Status Lahan Dishub Ternate Dimenangkan Pemkot
Pangkat Tak Cukup, Eka dan Yerrie Batal Ikut Lelang JPTP di Pemprov Malut
Ini Pesan Bupati Bassam Kasuba saat Hadiri Isra Mi’raj yang Digelar SMPN 25 Halsel
Bupati Halsel Serahkan Sertifikat Tanah Kepada Warga di Dua Kecamatan
Kades Cendana Morotai Terancam Pidana
Hendrata Beri Sinyal Berduet dengan Nasir Sangaji Lawan Petahana di Pilbup Sula
Berita ini 255 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 27 Februari 2024 - 21:15 WIT

Prabowo Presiden, Gerindra Malut Dorong Kader Terbaik Maju Pilgub

Selasa, 27 Februari 2024 - 20:53 WIT

Bawaslu Morotai Sikapi Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu

Selasa, 27 Februari 2024 - 20:17 WIT

Kasasi di MA, Status Lahan Dishub Ternate Dimenangkan Pemkot

Selasa, 27 Februari 2024 - 20:00 WIT

Pangkat Tak Cukup, Eka dan Yerrie Batal Ikut Lelang JPTP di Pemprov Malut

Selasa, 27 Februari 2024 - 16:56 WIT

Bupati Halsel Serahkan Sertifikat Tanah Kepada Warga di Dua Kecamatan

Selasa, 27 Februari 2024 - 16:21 WIT

Kades Cendana Morotai Terancam Pidana

Selasa, 27 Februari 2024 - 16:04 WIT

Hendrata Beri Sinyal Berduet dengan Nasir Sangaji Lawan Petahana di Pilbup Sula

Selasa, 27 Februari 2024 - 14:12 WIT

Pedagang di Ternate ‘Ngamuk’, Banjiri Jalanan dengan Buah Pisang

Berita Terbaru

Kordiv HP2H Bawaslu Pulau Morotai, Mulkan Hi. Sudin

Headline

Bawaslu Morotai Sikapi Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu

Selasa, 27 Feb 2024 - 20:53 WIT

Tim Kuasa Hukum tengah berkoordinasi dengan instansi terkait di lingkungan Pemkot Ternate terkait lahan kantor Dishub. (foto/arul)

Headline

Kasasi di MA, Status Lahan Dishub Ternate Dimenangkan Pemkot

Selasa, 27 Feb 2024 - 20:17 WIT

error: Konten diproteksi !!