BPK Malut Ungkap Puluhan Miliar Anggaran Pemprov Bermasalah, Sebut Pimpinan OPD Tipu Gubernur

- Editor

Selasa, 4 Oktober 2022 - 11:15 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kepala BPK Perwakilan Maluku Utara, Marius Sirumapea

Kepala BPK Perwakilan Maluku Utara, Marius Sirumapea

Sofifi, Maluku Utara- Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) mengungkap adanya temuan berulang-ulang atas pengelolaan keuangan di Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara.

Kepala BPK Perwakilan Maluku Utara, Marius Sirumapea, menyebutkan, kendati memperoleh predikat Opini Tanpa Pengecualian (WTP), akan tetapi BPK masih menemukan kejanggalan lain berdasarkan laporan keuangan yang disajikan oleh Pemprov tersebut. BPK menemukan setidaknya temuan berulang atas penyajian laporan keuangan Pemprov tersebut berkisar dari Rp 30 miliar hingga Rp 38 miliar. Temuan tersebut banyak terjadi pada komponen belanja barang/jasa dan modal yang dicampuradukan.

“Tahun lalu tidak mempengaruhi opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk tahun ini tidak lagi, karena setiap tahun ada kesalahan penganggaran di Pemprov Malut dengan nilai sangat besar yaitu Rp 30 hingga 38 miliar. Belanja barang jadi belanja modal seperti apa ini,” kata Marius, di saat rapat bersama Gubernur Abdul Gani Kasuba dan seluruh pimpinan OPD, di kantor Gubernur, Selasa (4/10/2022).

Kata Marius, rata-rata temuan berulang terjadi pada kelompok belanja barang/jasa dan belanja modal yang acapkali dimasukkan dalam satu komponen belanja sehingga tidak bisa dibedakan mana aset tetap maupun aset tidak tetap.

“Saya berharap Sekda menunjukkan barangnya di mana. Saya juga menyentil kenapa Kepala Bappeda ketika diundang oleh BPK tidak pernah datang, berarti selama ini kepala OPD tipu Gubernur,” kesal Marius.

BACA JUGA  Sekretariat Mapala Unkhair Ternate Ludes Terbakar

Menurut Marius, apa yang disajikan BPK tersebut bukan semata-mata mencari kesalahan Pemprov Malut, namun untuk memperbaiki tata kelola keuangan pemerintah khususnya di Pemprov Malut, karena hal itu sudah merupakan tugas dari BPK.

“Kalau ada OPD tidak mau diperbaiki itu urusan kalian, dan saya juga melihat mereka ini tidak perduli, saya juga akan meminta SPJ kepada Sekda,” tegasnya. (Sam-2)

Berita Terkait

MK : Aturan Ambang Batas Parlemen Tak Sejalan dengan Prinsip Kedaulatan Rakyat
Seleksi Paskibraka di Ternate Pakai CAT, Ini Kelebihannya
Golkar Kuasai Ibu Kota Sula Disusul PDIP, Terendah PSI
Asik Nongkrong Depan Rumah, Pria Paruh Baya Dikeroyok 5 Pemuda
Batas Waktu 5 Maret, KPU Sula Buka 2 Panel Pleno
Kegaduhan saat Pleno di KPU Sula, Ternyata Ini Penyebabnya
Pleno KPU Morotai Diwarnai Kericuhan Antara Saksi Parpol
MTQ ke XXX Tingkat Kabupaten Resmi Dibuka Bupati Halmahera Selatan
Berita ini 566 kali dibaca
Tag :

Berita Terkait

Minggu, 3 Maret 2024 - 22:29 WIT

MK : Aturan Ambang Batas Parlemen Tak Sejalan dengan Prinsip Kedaulatan Rakyat

Minggu, 3 Maret 2024 - 21:56 WIT

Seleksi Paskibraka di Ternate Pakai CAT, Ini Kelebihannya

Minggu, 3 Maret 2024 - 21:43 WIT

Golkar Kuasai Ibu Kota Sula Disusul PDIP, Terendah PSI

Minggu, 3 Maret 2024 - 17:22 WIT

Asik Nongkrong Depan Rumah, Pria Paruh Baya Dikeroyok 5 Pemuda

Minggu, 3 Maret 2024 - 13:03 WIT

Batas Waktu 5 Maret, KPU Sula Buka 2 Panel Pleno

Sabtu, 2 Maret 2024 - 19:43 WIT

Pleno KPU Morotai Diwarnai Kericuhan Antara Saksi Parpol

Sabtu, 2 Maret 2024 - 13:50 WIT

MTQ ke XXX Tingkat Kabupaten Resmi Dibuka Bupati Halmahera Selatan

Sabtu, 2 Maret 2024 - 13:31 WIT

Miras Berbagai Merek Disita Polres Sula

Berita Terbaru

Tampak para siswa mendaftarkan diri di seleksi Paskibaraka Kota Ternate Tahun 2024.

Headline

Seleksi Paskibraka di Ternate Pakai CAT, Ini Kelebihannya

Minggu, 3 Mar 2024 - 21:56 WIT

Foto partai Golkar dan PDIP

Headline

Golkar Kuasai Ibu Kota Sula Disusul PDIP, Terendah PSI

Minggu, 3 Mar 2024 - 21:43 WIT

Pleno rekapitulasi penghitungan suara pemilu 2024 di tingkat KPU Kabupaten Kepulauan Sula

Headline

Batas Waktu 5 Maret, KPU Sula Buka 2 Panel Pleno

Minggu, 3 Mar 2024 - 13:03 WIT

error: Konten diproteksi !!