Kadis P3A Malut Minta 30 Persen Dana Desa Dialokasikan untuk Pemberdayaan Perempuan

- Editor

Minggu, 3 Juli 2022 - 07:15 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Provinsi Maluku Utara Musrifah Alhadar

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Provinsi Maluku Utara Musrifah Alhadar

Sanana, Maluku Utara- Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Provinsi Maluku Utara Musrifah Alhadar meminta kepala desa di Kabupaten Kepulauan Sula mengalokasikan anggaran untuk pemberdayaan perempuan di bidang Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

Hal ini sesuai dengan tujuan program peningkatan pemberdayaan perempuan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP-PA) RI melalui kewirausahaan.

Musrifah Alhadar menuturkan, saat ini sudah ada Memorandum of Understanding (MoU) antara Kementerian KPP-PA dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) untuk menggunakan Dana Desa (DD) sebesar 30 persen.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Dana Desa 30 persen tersebut akan digunakan untuk kebutuhan perempuan di desa,” ujar Musrifah saat diwawancarai haliyora usai membuka acara bimbingan tekhnis rumah industri, Sabtu (2/6/2022).

Kata Musrifah, di Kabupaten Kepulauan sula, sudah dua Rumah Perempuan dan Peduli Anak di dua desa, yakni di Desa Kou, Kecamatan Mangole Timur dan Desa Wailau, Kecamatan Sanana.

Dijelaskan, Desa Rumah Perempuan dan Peduli Anak adalah desa yang memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat khususnya perempuan dan anak, terutama memenuhi hak atas perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Selain itu, juga tersedia sarana dan prasarana publik yang ramah perempuan dan anak serta kelompok rentan lansia, disabilitas, ibu hamil, ibu menyusui dan lain-lain.

BACA JUGA  Gaji PNS Halbar di awal Tahun Belum Terbayar, Banggar DPRD : Tak Masuk Akal

“Untuk mewujudkan kondisi tersebut butuh partisipasi dari berbagai pihak, termasuk penggunaan dana desa yang sudah disepakati pada tingkat kementrian melalui MoU,” imbuhnya.

Musrifah juga menyampaikan, DP3A Provinsi Maluku Utara pada acara Bimtek tersebut menyerahkan bantuan kepada enam kelompok pelaku UMKM di Kabupaten Kepulauan Sula.

“Ada enam kelompok di enam desa yang hari ini kami berikan bantuan alat UMKM, yakni Desa Kou, Wailau, Pastina, Waitulia, Falahu, dan Mangon. Program ini merupakan Pokok Pikiran (Pokir) anggota Komisi IV DPRD Provinsi Malut Abdul Malik Silia dan Makmurdin Mus yang dititipkan ke Dinas P3A,” jelasnya.

Musfira berharap agar bantuan yang diberikan dapat digunakan dengan baik oleh masing-masing kelompok usaha.

“Kita akan tetap melakukan evaluasi. Kita sudah agendakan setahun dua kali evaluasi, kalau anggarannya lebih,” pungkasnya.

BACA JUGA  Derita ASN Pemprov Malut Jelang Ramadhan

Sementara itu, Kepala Desa Paslal, Sodarno Kaufua, saat dikonfirmasi menyampaikan pihaknya akan menindaklanjuti sesuai aturan yang ditetapkan oleh pemerintah.

“Kami tetap menindak lanjuti arahan pemerintah pusat namun kita sesuaikan dengan sikon. Untuk Desa Paslal sendiri tahun 2022 di APBDes belum ada, kalaupun nanti di tahun 2023 kita koordinasi dengan Dinas PMD itu bisa, maka kita akan masukkan,” tukasnya.

Terpisah, Kepala Desa Johor , M. Ali Sauragi mengakui di tahun 2022 ini, dana desa khsususnya pos pemberdayaan perempuan untuk pengembangan UMKM belum tersedia. Namun begitu, ia berjanji akan mengalokasikan anggaran 30 persen pada kegiatan tersebut di tahun 2023 sesuai pos yang sudah ditetapkan pemerintah.

“Kita sebagai perpanjangan tangan pemerintah mulai dari pusat hingga ke desa, kita harus berdasarkan dengan keputusan pemerintah. Tahun ini belum, kalau pasang pos anggaran UMKM harus rubah APBDes, soalnya kegiatan di tahun 2022 ini yang di prioritaskan ke BLT dan ketahanan pangan,” imbuhnya. (Sarif-2)

Berita Terkait

DPRD Malut Ngotot Polisikan Karo Kesra, Pengacara : Dokumen Laporan Rampung
Apes, Belum Difungsikan, Kabel Listrik PGM Ternate Digasak Maling
Berbagi di Idul Adha 1445 H, Polres Ternate Siapkan Belasan Hewan Kurban 
Survei Polmark : Elektabilitas Tauhid Tertinggi dari 19 Bakal Calon Walikota Ternate
Polisi Tanggapi Video Viral Pengantin Pria di Ternate Dihajar Usai Ijab Kabul
Pelaku Penusukan Warga Waihama di Sula Malut Terancam Dihukum 15 Tahun Penjara
Pulau Fau Dieksploitasi, Wakil Ketua DPRD Maluku Utara : Sudah Cukup Weda Bay Nickel
Gerindra Tunggu Golkar, BL tak Direkomendasikan
Berita ini 328 kali dibaca
Tag :

Berita Terkait

Jumat, 14 Juni 2024 - 14:46 WIT

Kadis Perindag Maluku Utara Ajak Semua Pihak Pikirkan Jaminan Hidup Warga di Kawasan Industri

Kamis, 13 Juni 2024 - 19:40 WIT

Dinkes Kota Ternate Lakukan Pengawasan Post Market Produk Makanan dan Minuman 5 IRTP

Kamis, 13 Juni 2024 - 17:45 WIT

Pemprov Maluku Utara Hiasi Kota Sofifi dengan Ribuan Jenis Bunga

Kamis, 13 Juni 2024 - 17:04 WIT

Tekan Inflasi Jelang Idul Adha 2024, Disperindag Maluku Utara Gelar Pasar Murah

Kamis, 13 Juni 2024 - 15:13 WIT

Dukung MCP KPK, Dinas Perkim Maluku Utara Mulai Mendata Aset

Kamis, 13 Juni 2024 - 14:46 WIT

Disperindag Maluku Utara Kembangkan Tenun Koloncucu Sebagai Warisan Leluhur

Rabu, 12 Juni 2024 - 15:56 WIT

PLN UIW MMU Distribusikan Gerobak Sampah Listrik di Kota Ternate Sebagai Wujud Peduli Lingkungan

Rabu, 12 Juni 2024 - 13:37 WIT

Dinkes Ternate Raih Juara Penilaian Kinerja Penurunan Angka Stunting Tahun 2023

Berita Terbaru

error: Konten diproteksi !!