Tidore, Maluku Utara- Rencana penghapusan tenaga honorer oleh pemerintah pusat di tahun 2023 mendatang sangat dirasakan oleh pemerintah daerah terutama honorer yang dipekerjakan Pemda di bidang kesehatan.
Di Kota Tidore Kepulauan (Tikep), khususnya di Dinas Kesehatan, saat ini jumlah tenaga honorer baik bidan maupun perawat yang bekerja di kantor dinas, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) hingga Puskesmas mencapai 40 persen dari tenaga ASN.
Dengan adanya rencana penghapusan tersebut, dipastikan tingkat pengangguran makin bertambah dan riskan terhadap pelayanan kesehatan.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Tidore Kepulauan, Abd. Majid Do M. Nur kepada Haliyora mengatakan, rencana diberlakukannya penghapusan honorer oleh pemerintah pusat diakuinya berpengaruh terhadap pelayanan kesehatan masyarakat. Ini karena rata-rata tenaga yang diperbantukan oleh Dinkes Kota Tikep di lapangan, hampir sebagian besar adalah honorer.
“Karena jujur, memang kami mengakui bahwa bidan maupun perawat yang ada di lapangan itu rata-rata sebagian besar masih tenaga honorer dan sukarelawan,” aku Majid Do M. Nur, Senin (20/6/2022) kemarin.
Menurutnya, rencana penghapusan itu tentu sangat memukul Dinas Kesehatan. Sebab keberadaan honorer tersebut bisa membantu tugas-tugas pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terutama di daerah pedesaan yang sulit mendapatkan akses layanan kesehatan.
“Jumlah tenaga kesehatan di Tikep baik honorer maupun ASN berjumlah 600 orang lebih. Untuk honorer sebanyak 40 persen dan ASN sebanyak 60 persen. Kalau honorer ini diberhentikan, akan sangat berpengaruh terhadap kualitas pelayanan kesehatan di lapangan, itu pasti,” pungkasnya. (YH-2)
