Maba, Maluku Utara- Kebijakan Pemerintah Pusat mengenai penghapusan honorer daerah membuat pusing Pemerintah Daerah Halmahera Timur. Apalagi penghapusan honorer sangat berdampak pada kebutuhan pegawai yang saat ini sangat minim di Halmahera Timur.
Atas dasar itu, Bupati Halmahera Timur (Haltim) Ubaid Yakub, akan memperjuangkan nasib 1.700 lebih tenaga honorer daerah yang kini mulai gelisah atas kebijakan itu.
Ubaid, kepada wartawan mengatakan, saat ini dirinya telah menginstruksikan kepada Sekretaris Daerah dan Kepala BKPSDM Haltim untuk mempersiapkan data kebutuhan rill tenaga honorer di Pemkab Haltim.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Saya sudah perintahkan Sekda dan Kepala BKPSDM untuk melakukan pemetaan kebutuhan rill kita seperti apa,” ujar Ubaid, Rabu (15/06/2022).
Menurutnya, data dan hasil pemetaan kebutuhan tenaga honorer ini akan disampaikan secara langsung kepada Kemenpan RB agar menjadi pertimbangan.
“Kita tidak dalam posisi menolak atau seperti apa, tetapi yang kita lakukan saat ini adalah dengan melakukan pendataan dan pemetaan untuk kita sampaikan tentang kondisi kita, mudah-mudahan ada pertimbangan,” ujar Ubaid
Bupati Halmahera Timur itu mengakui kebijakan penghapusan honorer oleh Pemerintah Pusat saat ini menjadi masalah bagi semua daerah di Indonesia, karena keberadaan honorer masih sangat di butuhkan oleh setiap Pemerintah Daerah.
“Kita berharap P3K dengan kuota 300 lebih tetapi yang lulus hanya 12 orang, ini kan jadi problem, mungkin ada formula lain yang bisa menjadi pertimbangan,” ucap Ubaid.
Mantan Kadishub itu mengaku, jika seluruh data kebutuhan sudah selesai disusun oleh Sekda dan Kepala BKD, pihaknya dalam waktu dekat akan menyambangi Menpan RB untuk menyampaikan secara langsung kebutuhan ril yang ada di Halmahera Timur.
“Insya Allah dalam waktu dekat saya akan ke Kemenpan RB untuk bertemu secara langsung dan menyampaikan kondisi kita, muda mudahan ada pertimbangan dari Kementrian dalam bentuk kebijakan lain,” katanya.
Sementara itu, ditanyai skema Pemda dalam mengantisipasi penghapusan honorer yang direncanakan di 2023 mendatang, dirinya mengaku belum bisa berandai-andai soal skema tersebut.
“Kita masih sebatas menyiapkan data , supaya kalau ditanya bisa kita sampaikan kondisi yang ada, saya belum bisa beranda andai,” pungkasnya. (RH-2)
