DPRD Bentuk Pansus Telusuri LKPJ Pemprov Malut

- Editor

Selasa, 10 Mei 2022 - 03:19 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua Pansus LKPJ, Ishak Naser.

Ketua Pansus LKPJ, Ishak Naser.

Sofifi, Maluku Utara – Pemerintah Provinsi Maluku Utara (Pemprov) Malut telah menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 2021 pada sidang paripurna DPRD, Senin (9/5/20222) di Sofifi.

Untuk menelusuri LKPJ tersebut, DPRD membentuk Panitia Khusus (Pansus) LKPJ yang diketuai Ishak Nasir.

Kepada Haliyora, Ketua Pansus LKPJ, Ishak Naser mengatakan, sampai saat ini Pansus yang dipimpinnya belum menangkap isu dokumen LKPJ karena baru diserahkan.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Nanti sebentar malam (Senin malam) kita susun rencana kerja Pansus. Tapi kalau selama ini memang ada permasalahan seperti kelengkapan proyek yang dibiayai oleh SMI, jadi kita akan cek kalau tidak selesai apa masalahnya, dan kelanjutannya bagaimana,” kata Ishak, Senin (9/5/2022).

BACA JUGA  Tahun Ini, Pemprov Malut Tak Anggarkan Pembelian Hewan Qurban

Terkait masalah hutang, menurut Ishak, selalu mengganggu siklus anggaran dan arus kas sehingga akan diseriusi.

“Masalah hutang ini harus dilihat dan bagaimana cara mengatasinya, apakah seluruh hutang memiliki dasar sesuai dengan standar akuntansi atau tidak, sehingga dari situ baru kita bisa melakukan pengakuan atas hutang, jika tidak maka kita harus memberikan rekomendasi agar hutang tersebut tidak diakui,” ujar Ishak.

Menurut Ishak, yang harus diperhatikan adalah kinerja fiskal yang relevansinya dengan kinerja pembangunan, karena perekonomian suatu daerah bisa berjalan baik kalau didukung dengan infrastruktur yang baik pula.

BACA JUGA  Plt Gubernur Malut Bakal Ganti Kepala BKD

“Yang menjadi pertanyaan adalah apakah infratsruktur itu dibiayai APBD atau APBN, atau APBD Pemkab setempat, ini yang harus ditata secara baik, sehingga kita tidak men-generalisir masalah, supaya kita bisa mengetahui permasalahanya kemudian direkomendasikan kepada Pemprov,” terangnya.

Dijelaskan, sesuai rapat Banmus, masa kerja Pansus selama 60 hari dan dapat diperpanjang jika dibutuhkan. Tetapi kalau menurut UU khusus membahas LKPJ hanya diberikan waktu selama 30 hari.

“Jadi kalo sudah sampai 30 hari Pansus wajib memberikan rekomendasi,” tutup Ishak. (Sam-1)

Berita Terkait

Deadline Besok, Dana Hibah Pilkada Malut Terhambat SPM
Prabowo Presiden, Gerindra Malut Dorong Kader Terbaik Maju Pilgub
Bawaslu Morotai Sikapi Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu
Kasasi di MA, Status Lahan Dishub Ternate Dimenangkan Pemkot
Pangkat Tak Cukup, Eka dan Yerrie Batal Ikut Lelang JPTP di Pemprov Malut
Ini Pesan Bupati Bassam Kasuba saat Hadiri Isra Mi’raj yang Digelar SMPN 25 Halsel
Bupati Halsel Serahkan Sertifikat Tanah Kepada Warga di Dua Kecamatan
Kades Cendana Morotai Terancam Pidana
Berita ini 124 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 27 Februari 2024 - 10:08 WIT

Muhammadiyah : KUA Jadi Tempat Nikah Semua Agama Perlu Dikaji Ulang

Minggu, 25 Februari 2024 - 11:42 WIT

KUA Berubah Fungsi jadi Tempat Pencatatan Pernikahan Semua Agama

Minggu, 18 Februari 2024 - 19:56 WIT

Telan Anggaran Rp 1 Miliar, MTQ Tingkat Kota Ternate Diikuti 247 Peserta

Jumat, 16 Februari 2024 - 20:52 WIT

Fun Run Edukasi Geowisata Batu Angus

Rabu, 14 Februari 2024 - 18:12 WIT

PLN UIW MMU Cek Kesiapan Pasokan Listrik di Kantor KPU dan Bawaslu Jelang Pemungutan Suara

Rabu, 14 Februari 2024 - 18:11 WIT

PLN UIW MMU Resmikan Komunitas Kendaraan Listrik Pertama di Tanimbar

Senin, 12 Februari 2024 - 21:38 WIT

Pastikan Pesta Demokrasi Berjalan Lancar, Dirut PLN Pimpin Langsung Pengamanan Pasokan Listrik dari Posko Nasional Siaga Pemilu

Senin, 12 Februari 2024 - 20:56 WIT

PLN UIW MMU Siagakan Ribuan Personelnya di 48 Posko Jaga Kelistrikan Andal Selama Pemilu

Berita Terbaru

Kepala BPKAD Provinsi Malut Ahmad Purbaya

Headline

Deadline Besok, Dana Hibah Pilkada Malut Terhambat SPM

Rabu, 28 Feb 2024 - 10:58 WIT

Kordiv HP2H Bawaslu Pulau Morotai, Mulkan Hi. Sudin

Headline

Bawaslu Morotai Sikapi Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu

Selasa, 27 Feb 2024 - 20:53 WIT

Tim Kuasa Hukum tengah berkoordinasi dengan instansi terkait di lingkungan Pemkot Ternate terkait lahan kantor Dishub. (foto/arul)

Headline

Kasasi di MA, Status Lahan Dishub Ternate Dimenangkan Pemkot

Selasa, 27 Feb 2024 - 20:17 WIT

error: Konten diproteksi !!